Merdeka.com - Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan pertimbangan yang diambil pemerintah terkait pelonggaran atau relaksasi kegiatan masyarakat di masa pandemi. Wiku mengatakan, ada empat komponen yang mengacu dari World Health Organization (WHO) sebelum mengambil kebijakan pelonggaran.

"Pertama, perhitungan tren kasus dan indikator epidemilogi lainnya di mana angka keterisian TT (tempat tidur), dan penambahan kasus positif harian yang terus alami penurunan serta menetapkan prasyarat pelonggaran yang dipertimbangkan dengan potensi kasus ke depan," katanya saat jumpa pers virtual, Kamis (22/7).

Kedua, lanjut Wiku, kapasitas manajemen sistem kesehatan meliputi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. Yakni dengan upaya konversi TT, pembangunan RS darurat dan lapangan maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedis.

"Ketiga, aspirasi dan perilaku masyarakat, yaitu penurunan mobilitas serta kepatuhan masyarakat dalam pembatasan yang cukup ketat selama sebulan terakhir," ucapnya.

Keempat, kata Wiku, adalah dampak sosial ekonomi. Khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dan usaha mikro.

"Perlu diingat bahwa melakukan relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19 terjadi," ucap Wiku.

"Akan tetapi, secara bertahap dan hati-hati menuju kehidupan normal yang baru sekaligus bersiap jika memang perlu dilakukan pengetatan kembali," pungkasnya.

Wiku melanjutkan, nantinya evaluasi pelonggaran juga diamati setelah hari ke 10 hingga ke 14. Dia memohon kepada masyarakat untuk tetap waspada supaya kondisi tetap stabil sehingga relaksasi dapat dilakukan dengan baik.

"Pemerintah berusaha sebaik mungkin dan melakukan monitoring persiapan maupun mensosialisasikan prosedur relaksasi agar semua elemen masyarakat siap menjalankan kebijakan yang akan diterapkan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.