Listrik kerap padam, Disdukcapil Sumsel pesimis perekaman e-KTP rampung akhir tahun
Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumatera Selatan, pesimis target perekaman e-KTP rampung tahun ini. Minimnya sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai menjadi penyebabnya.
Kepala Disdukcapil Sumsel, Septiana mengungkapkan, selain prasarana dan SDM, perekaman e-KTP juga terkendala listrik sering padam. Hal ini terjadi hampir di seluruh daerah di provinsi itu.
"Kami pesimis perekaman e-KTP yang ditargetkan selesai tahun ini bisa rampung. Karena memang banyak kendala," ungkap Septiana, Senin (23/10).
Dijelaskannya, rata-rata kabupaten/kota di Sumsel masing terbilang rendah dalam angka perekaman. Terendah berada di Kabupaten Empat Lawang yang baru 45 persen, Musi Rawas Utara (71 persen), Prabumulih (76 persen), dan Ogan Komering Ulu Selatan (78 persen).
"Hanya PALI yang sudah mencapai seratus persen, daerah-daerah lain belum termasuk Palembang," ujarnya.
"Untuk keseluruhan di Sumsel sudah 91,20 persen dari 5,8 wajib e-KTP," kata dia.
Dia menambahkan, sejak dikeluarkannya kebijakan pengambilan langsung blangko e-KTP oleh Disdukcapil kabupaten/kota, menyebabkan penyaluran blanko tidak terpantau. Sebelumnya, kontrol dilakukan oleh provinsi sebagai koordinator.
"Jadi kalau tidak tercapai target sampai akhir tahun jangan salahkan kami karena kami tidak dilibatkan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Transaksi penggunaan SPKLU untuk mobil listrik meningkat 5 kali lipat saat musim mudik lebaran.
Baca SelengkapnyaKapolres menyesalkan tindakan warga yang menghalangi penangkapan pelaku kejahatan bahkan menyerang dan menyandera polisi.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaAnak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London
Baca SelengkapnyaAinul mengatakan akibat pemakaian listrik ilegal, dalam kurun tiga tahun terakhir terjadi peningkatan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Pencoblosan Ulang di 12 Daerah di Sumbar pada 24 Februari
Baca SelengkapnyaFirli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca Selengkapnya