Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LIPI: Frasa Paling Banyak di Aturan Pesangon UU Cipta Kerja Rugikan Pekerja

LIPI: Frasa Paling Banyak di Aturan Pesangon UU Cipta Kerja Rugikan Pekerja Ratusan Buruh Bergerak Menuju DPR. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fahtimah Fildzah Izzati ikut menyoroti perubahan frasa di UU Cipta Kerja pada bagian Ketenagakerjaan di soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian pesangon.

Fildzah menilai, UU Cipta Kerja sejak awal ingin memangkas jumlah upah atau gaji yang dibayar kepada pegawai (labor cost) untuk menarik minat investor.

Pada UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 156, pemberian pesangon ditulis dengan frasa paling sedikit. Kini, dalam UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 156, pemberian pesangon ditulis dengan frasa paling banyak.

Frasa karet ini yang dikhawatirkan merugikan buruh. Sebab, pengusaha bisa membayar pesangon di angka minimal akibat frasa ‘paling banyak’. Beda dengan frasa ‘paling sedikit’ di UU Ketenagakerjaan yang telah diubah tersebut.

"Melihat jiwa dari UU Ciptaker ini, tidak mengherankan jika terjadi pengurangan pesangon karena sejak awal tujuannya adalah ingin memangkas labor cost sebanyak mungkin agar menarik minat banyak investor," kata Fildzah kepada merdeka.com, Kamis (8/10).

Dia menjelaskan, jika jumlah maksimal pesangon atau frasa paling banyak diatur dalam draf final UU Cipta Kerja, maka hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap pengusaha.

"Mengapa? Karena dengan adanya frasa paling banyak atau jumlah pesangon maksimal yang dapat diberikan, maka itu berpotensi membuat pengusaha membayarkan pesangon di bawah batas paling banyak tersebut," ucapnya.

Pengusaha Malas Bayar Pesangon

Fildzah khawatir pekerja akan dirugikan bila frasa tersebut ditulis paling banyak. Sebab, pada UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 156 dengan frasa paling sedikit, pengusaha masih malas membayar pesangon.

"Sudah diatur dalam UUK 13/2003 saja, pengusaha masih tidak membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, apalagi kalau hanya disebutkan jumlah paling banyak, tentu kelas pekerja akan semakin dirugikan," tandasnya.

Berikut bunyi Pasal 156 di UU Cipta Kerja:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.


(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai kententuan sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;


b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;


c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;


e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;


f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;


g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) upah;


i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;


b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;


d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;


e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;


f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;


h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;


b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;


c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 156 di UU Tenaga Kerja

Berikut bunyi Pasal 156 terkait PHK dan pesangon di UU Tenaga Kerja:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;


b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;


c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;


e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;


f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;


g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) upah;


i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;


b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;


d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;


e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;


f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;


h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;


b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;


c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;


d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Laku Keras Jelang Iduladha, Ini Sederet Keunggulan Domba Priangan yang Banyak Dijual di Cianjur
Laku Keras Jelang Iduladha, Ini Sederet Keunggulan Domba Priangan yang Banyak Dijual di Cianjur

Para penjual mengaku mengalami peningkatan penjualan hingga 70 persen.

Baca Selengkapnya
Pekerja Laki-Laki Terus Menurun, Ternyata Ini Penyebabnya
Pekerja Laki-Laki Terus Menurun, Ternyata Ini Penyebabnya

Beberapa pria usia prima yang beruntung, tidak bekerja karena mereka sudah sukses secara finansial dan sudah pensiun.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Kisah Perajin Seni Liping di Sukoharjo, Mulai dari Jualan di Jalanan Hingga Produknya Terkenal ke Mancanegara
Kisah Perajin Seni Liping di Sukoharjo, Mulai dari Jualan di Jalanan Hingga Produknya Terkenal ke Mancanegara

Bejo Wage Suu pada awalnya merupakan seorang teknisi bengkel yang belajar seni liping secara otodidak

Baca Selengkapnya
Detik-Detik Penangkapan AP, Terduga Pelaku Pemerasan Rp300 Juta Terhadap Ria Ricis
Detik-Detik Penangkapan AP, Terduga Pelaku Pemerasan Rp300 Juta Terhadap Ria Ricis

Terduga pelaku tersebut diketahui atas nama inisial AP.

Baca Selengkapnya
Detik-Detik Pria Bunuh Tantenya dengan Cobek Batu Ditangkap di Sebuah Pabrik
Detik-Detik Pria Bunuh Tantenya dengan Cobek Batu Ditangkap di Sebuah Pabrik

Usai membunuh, O kabur ke Kalimantan dan bekerja di pabrik tahu.

Baca Selengkapnya
Libur Hari Raya Paskah, 109.445 Kendaraan Tercatat Tinggalkan Jabotabek
Libur Hari Raya Paskah, 109.445 Kendaraan Tercatat Tinggalkan Jabotabek

Di GT Cengkareng peningkatan volume kendaraan yang bertransaksi sebesar 10,18 persen atau 81.669 kendaraan.

Baca Selengkapnya