Lingkaran Istana sampai Jokowi jelaskan penunjukan Budi Gunawan

Minggu, 11 Januari 2015 08:05 Reporter : Putri Artika R
Lingkaran Istana sampai Jokowi jelaskan penunjukan Budi Gunawan komjen budi gunawan. ©wikimedia.org

Merdeka.com - Komjen Polisi Budi Gunawan ditunjuk menjadi calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Polisi Sutarman. Pro dan Kontra mulai bermunculan lantaran Budi disebut-sebut masuk dalam daftar polisi yang berekening gendut.

Rekam jejak Budi sebelumnya sudah ditolak publik saat dirinya berada di calon pengganti Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Angkatan akpol 1983 itu tersisih oleh Sutarman yang dipilih langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu.

Namun, nama Budi kini kembali mencuat setelah pergantian Presiden dari SBY ke Joko Widodo. Budi yang merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri seperti mendapat tiket emas menjadi calon tunggal Kapolri.

Sejumlah alasan atas penunjukan Budi Gunawan pun dibeberkan ke publik. Apa saja dan siapakah mereka, berikut merdeka.com rangkum, Minggu (11/1).

1 dari 3 halaman

Jokowi: Masa saya pilih yang jauh

Jokowi gelar sidang kabinet. ©Setpres RI/Laily

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan telah memilih Komjen Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Budi maju sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Sebelum memilih calon tersebut, Jokowi mengaku sudah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menilai Budi. Setelah itu, Jokowi menggunakan haknya sebagai kepala negara untuk menentukan pilihannya.

"Sudah dari kompolnas, hak prerogatif saya, saya pakai, saya pilih, saya sampaikan ke dewan, sudah," ujar Jokowi saat kunjungan ke Galangan Kapal PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/1).

Ketika ditanya mengapa memilih orang dekat untuk memimpin korps Bhayangkara, Jokowi cuma menjawab singkat, "Masa saya pilih yang jauh?" ujarnya.

2 dari 3 halaman

Dai Bachtiar: Budi Gunawan seorang doktor

dai bachtiar. ©2014 Merdeka.com/efendi

Nama Komjen Budi Gunawan digadang-gandang menjadi calon kuat Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang akan pensiun di tahun ini. Budi Gunawan pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002 silam.

Menanggapi hal itu, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Dai Bachtiar menjelaskan, karir perwira menengah polri saat menjabat sebagai ajudan presiden dianggap yang terbaik di angkatanya. Menurutnya, hal yang wajar apabila mantan ajudan presiden sering terpilih menjadi Kapolri.

"Tapi memang yang jadi ajudan itu pasti yang paling top di angkatannya. Orang yang terpilih memang yang terbaik di angkatannya. Selalu kaya begitu. Jadi wajar kalau suatu saat karirnya sampai ke puncak," kata Dai Bachtiar usai menghadiri acara HUT PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1).

Mantan Duta besar Indonesia untuk Malaysia ini mengaku, telah mengenal baik Komjen Budi Gunawan sejak masih berpangkat perwira menengah. Menurutnya, integritas juniornya tersebut di institusi Polri sangat tinggi kepada bangsa dan negara.

"Beliau saya pikir akan mampu memimpin Polri, saya mengenal baik jenderal budi Gunawan, dia punya integritas. Beliau juga intelektual, beliau doktor, karena waktu itu juga dia sambil kuliah. Saya sangat berharap, kalau nanti sudah dipilih dapat persetujuan DPR, beliau dapat menunjukkan terhadap masalah-masalah yang selama ini disebutkan ke arah beliau," paparnya.

Saat disinggung soal rekening gendut milik Budi Gunawan, mantan Kapolri ini menyerahkan hal tersebut kepada lembaga hukum yang berhak mengusutnya.

"Ya itu harus dijawab oleh aparat wewenang yang berlaku. Silakan, PPATK, Polri, Kejaksaan. KPK, juga termasuk. Beliau harus bisa menjawab semua itu," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Seskab: Tak perlu libatkan KPK dan PPATK

andi widjajanto. ©2014 Merdeka.com

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pemilihan calon Kapolri merupakan hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo sepenuhnya. Termasuk dalam pemilihan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri dengan tidak melibatkan KPK dan PPATK.

Apalagi, kata Andi, di dalam Undang-Undang tidak ada keharusan Presiden yang memilih calon Kapolri melibatkan KPK dan PPATK.

"Tidak ada keharusan di UU bagi presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya melibatkan (KPK, PPATK), bisa dapat tapi tidak ada keharusan," ujar Andi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/1).

Hal yang sama juga akan berlaku dalam penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara kemarin. Presiden dapat menunjuk langsung mereka tanpa harus melibatkan KPK dan PPATK.

"Jaksa agung itu hak prerogatif presiden. Hal yang sama nanti juga untuk Kepaka BIN misalnya. Panglima TNI. Atau yang segera akan muncul duta besar," ujar Andi. [has]

Baca juga:
Jokowi klarifikasi langsung rekam jejak Budi Gunawan ke Polri
Jadi calon Kapolri, muluskah langkah Komjen Budi Gunawan di DPR?
Orang-orang ini kritik Jokowi tunjuk Budi Gunawan Calon Kapolri
PDIP sebut Jokowi kenal Komjen Budi karena eks ajudan Megawati
Jokowi ingin Budi Gunawan rajin blusukan

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini