Lima kepala daerah Bandung Raya sepakati Raperpres cekungan Bandung

Merdeka.com - Lima kepala daerah di wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang menyepakati Raperpres KSN Perkotaan Cekungan Bandung. Ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian Perpres Cekungan Bandung yang sudah delapan tahun tertunda.

"Setelah ini kami mempersiapkan kelembagaan yang efektif dan efisien sebagai pengelola KSN Perkotaan Cekungan Bandung, yang diharapkan dapat terintegrasi dengan kelembagaan yang sudah ada di tingkat Provinsi dan di kabupaten/kota," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/11).

Dengan kehadiran Raperpres baru ini, diharapkan dapat mewujudkan visi Rencana Tata Ruang Perkotaan Cekungan Bandung. Di antaranya pengaturan sistem perkotaan, penetapan fungsi dan peran kawasan perkotaan inti, serta kawasan perkotaan di sekitarnya. Isu jangka panjang dengan Raperpres meliputi distribusi kawasan hunian seimbang dan harmonis di antara masyarakat berpendapatan tinggi-sedang-rendah, kawasan perkotaan sebagai tujuan pariwisata, dan kawasan bandung sebagai kota kelas dunia.

Adapun isu strategis jangka pendek meliputi kebutuhan penanganan kawasan Bandung utara, penanganan banjir di Bandung Selatan, pengembangan sistem transportasi massal berbasis jaringan, kereta api cepat, pengembangan kawasan perkotaan Walini, kawasan pendidikan tinggi di Jatinangor, serta penyelamatan lahan pertanian produktif.

"Kita akan menyelesaikan masalah banjir di wilayah Bandung selatan, akan dibangun kolam-kolam retensi," ujar Iwa.

Dengan kesepakatan ini, menurut Iwa, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI akan melanjutkan proses selanjutnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu supaya Januari mendatang diharapkan bisa diteken Presiden Joko Widodo.

"Jadi hari ini para pengambil keputusannya sudah menyepakati subtansi teknis raperpres. Semua harus ada sebagai prosedur untuk ditindaklanjuti ke Kemenkumham," kata Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Budi Situmorang.