Merdeka.com - Koordinator divisi kampanye publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu ragu untuk menolak revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya dia menyebut lima alasan mengapa Presiden harus menolak revisi.
Alasan pertama adalah belum adanya penelitian terhadap revisi Undang-undang KPK. Tama mengatakan, DPR seharusnya tidak berfokus terhadap revisi UU KPK melainkan revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dia menjelaskan selama ini banyak terdakwa korupsi divonis ringan bahkan ada yang dibebaskan lantaran para hakim biasanya menggunakan Pas 3 undang-undang Tipikor dengan hukuman minimal lima tahun penjara.
"Butuh penelitian, coba fokus ke KUHP. Coba DPR perbaiki dulu undang-undang Tipikor, belum ada yang fokus ke trading influence, undang-undang perampasan aset juga," tutur Tama di kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/2).
Alasan kedua adalah tidak ada persetujuan rakyat soal revisi Undang-undang KPK. Meski DPR merupakan perwakilan rakyat, Tama melihat revisi ini bukan kepentingan rakyat yang ada kepentingan golongan tertentu.
Selain itu, alasan lain menolak revisi UU KPK karena sudah jelas hasilnya akan melemahkan. Presiden Jokowi diminta tegas dalam hal ini, bukan memberikan sikap yang dinilai publik masih menggantung.
Belum adanya kepentingan publik menjadi alasan keempat agar Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK.
"Coba lihat saat ini publik menolak adanya revisi. Kenapa, karena belum ada kepentingan bagi publik adanya revisi UU KPK," paparnya.
Alasan yang menurut Tama krusial adalah program nawa cita Jokowi dalam pemerintahannya. Jokowi dinilai melanggar program nawa cita yang dibuat jika revisi UU KPK tetap dilanjutkan.
"Janji program nawa cita Pak Jokowi. Masyarakat akan kecewa jika revisi UU KPK ini tetap dilanjutkan," tandasnya.
[hhw]Sejoli di Bekasi Maling Emas Senilai Rp150 Juta dari Rumah Kosong
Sekitar 33 Menit yang laluPolisi Ringkus 4 Pencuri dengan Kekerasan, Satu Ibu Hamil Wajib Lapor di Kota Jambi
Sekitar 1 Jam yang laluMeninjau Bir Ali, Lokasi Miqat Jemaah Haji Indonesia Sebelum ke Makkah
Sekitar 1 Jam yang laluMaksimalkan Program Ekotren, Cara Ganjar Lahirkan Pengusaha Muda di Jawa Tengah
Sekitar 1 Jam yang laluKebakaran di Riau Tidak Kunjung Padam, Helikopter Water Bombing Dikerahkan
Sekitar 1 Jam yang laluBabak Baru Kasus Pemilik Kafe di Bali Bunuh Bule Australia
Sekitar 2 Jam yang lalu8 Parpol Parlemen Ambil Langkah Hukum jika MK Putuskan Sistem Pemilu Coblos Partai
Sekitar 2 Jam yang laluPDIP Ungkap Golkar, PAN, PKB dan Perindo Prioritas untuk Diajak Koalisi
Sekitar 2 Jam yang laluAnggaran Terbatas, Gibran Tak Lagi Gratiskan Batik Solo Trans
Sekitar 3 Jam yang laluRabies Masuk Daratan Timor, Seorang Warga TTS Tewas Usai Digigit Anjing
Sekitar 3 Jam yang laluGanjar Dorong Milenial-Gen Z Manfaatkan Medsos untuk Menginspirasi hingga Bisnis
Sekitar 3 Jam yang laluBus AKAP Tujuan Cepu Terbakar di Bekasi, Seluruh Penumpang Selamat
Sekitar 3 Jam yang laluPPP Usulkan 2 Nama Cawapres Ganjar ke PDIP, Salah Satunya Sandiaga?
Sekitar 3 Jam yang laluJawab Panglima TNI, Mahfud Beri Tips Jaga Netralitas saat Kawal Pejabat Maju Pemilu
Sekitar 3 Jam yang laluMahfud MD Jawab Tudingan Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Hukum
Sekitar 6 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 8 Jam yang laluKompolnas soal Ancaman Pidana Penyebar Video WNA Nakal: Itu Ajak Warga Jaga Kantibmas
Sekitar 10 Jam yang laluVIDEO: Kapolda Pastikan Mario Dandy Tersangka Pencabulan AG, Hukuman Makin Berat
Sekitar 12 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 8 Jam yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluFerdy Sambo, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf Ajukan Kasasi ke MA
Sekitar 1 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluIndonesia Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalent untuk Nigeria, Nilainya Rp30 Miliar
Sekitar 1 Hari yang laluVaksin Influenza pada Ibu Hamil Bisa Berikan Kekebalan Tubuh pada Janin
Sekitar 4 Hari yang laluAdvertisement
Advertisement
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami