Lewati Batas Waktu, Rapat Pleno Penetapan Suara Pilkada Tangsel Ditunda
Merdeka.com - Rapat Pleno rekapitulasi suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan, ditunda atau mengalami masa skorsing. Hal itu karena melampaui waktu pelaksanaan rapat di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep mengungkapkan, bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi suara Pilkada Tangsel juga harus mengedepankan kesehatan. Saat ini Tangsel juga masih dalam masa PSBB.
"Dalam pesta demokrasi hari ini, Kesehatan adalah yang utama. Maka saya sarankan pelaksanaan ini diskors," ucap Acep di Rapat Pleno Rekapitulasi suara di Hotel Grand Zuri, Serpong, Rabu (16/12).
Plh Ketua KPU M. Taufik MZ akhirnya menuruti saran Bawaslu dan memastikan bahwa rapat akan kembali dilanjutkan hari ini, Kamis (17/12).
"Sidang kami tunda sampai besok Kamis pukul 09.00 WIB," ucap Taufik MZ menutup rapat pleno Rabu (16/12).
Sementara saksi pasangan 01 Muhamad-Rahayu Saraswati, Drajad Sumarsono, menegaskan bahwa pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat kota ditemukan banyak kejanggalan.
"Dari awal pleno rekapitulasi itu banyak kejanggalan, perlu perbaikan-perbaikan. Tadi sudah dibuktikan juga bahwa yang kita sampaikan dibenarkan Bawaslu dan KPU terkait rekapitulasi administrasi seperti DPTB, undangan C6 dan banyak lagi dan fatal itu kertas suara yang dimusnahkan tanpa sepengetahuan kita dan itu menjadi catatan kita," katanya usai penundaan rapat pleno.
Sementara itu, Taufik MZ mengaku sebagai penyelenggara Pemilu sudah mengakomodir seluruh keinginan saksi paslon. Hal itu sebagai upaya KPU dalam menindaklanjuti sejumlah kejanggalan yang disampaikan para saksi.
"Tadi semua keberatan sudah kita respons dengan baik, termasuk membuka kotak suara. Itu respons kita secara transparan. Secara by fakta dan data kita siap," ungkap dia
KPU memastikan bahwa kejanggalan, saran dan masukan yang disampaikan saksi paslon dalam rapat pleno penetapan suara tadi, tidak ada yang menyinggung hasil perolehan suara di tingkat PPK (kecamatan).
"Sesungguhnya dari rekap pagi sampai dini hari ini, tidak ada persoalan hasil. Hanya persoalan administratif, persoalan data yang belum lengkap atau perbedaan antara kami dengan Bawaslu dan kita juga sangat menghargai kinerja Bawaslu yang mengawal dan mengawasi semua proses sampai dengan hari ini," ucap dia.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahapan Penghitungan Suara Berjenjang Pemilu 2024
Rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilakukan hingga 5 Maret 2024
Baca Selengkapnya95 TPS di Tangerang Selatan Gelar Perhitungan Suara Ulang, 475 Kotak Suara Dihitung Lagi
Penghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaUsai Pilpres, Bawaslu Bersiap untuk Pilkada 2024
Pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa
Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.
Baca SelengkapnyaHari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap
Harli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap
Baca SelengkapnyaKPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional
Kini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.
Baca Selengkapnya