Lembaga-lembaga di Indonesia sudah penuhi keterbukaan

Merdeka.com - Transparency International Indonesia (TII) menyebut kerangka hukum dan kebijakan lembaga juga pemerintah sudah cukup terbuka. Setidaknya dari 127 indikator dalam penelitiannya, Indonesia memenuhi 75 indikator. Sedangkan 27 indikator sudah sebagian terpenuhi dan 25 lainnya belum sama sekali.

Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko menjelaskan, penilaian itu berdasarkan formula khusus yang dirumuskan pihaknya. Pertama, yakni hak akses informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

"Kedua, kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung dan mengembangkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Ketiga, investasi pada teknologi informasi dan komunikasi dan kebijakan untuk perangkat pendukung lainnya," kata Dadang di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat (28/3).

Dia menambahkan, dari ketiga formula itu bakal menghasilkan pemerintahan yang terbuka (open governance) dan peningkatan taraf hidup rakyat.

"Format ini kita buat agar mendorong Keterbukaan. Dan mengukur dan menghitung hasilnya," ujarnya.

Dalam penelitiannya, lanjut Dadang, ada beberapa lembaga dan pemerintahan menjadi objek penelitiannya. Di antara lain, Komisi Informasi, BPK, Pengadilan, Ombudsman dan DPR.