LBH Papua Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Buruh saat Pandemi Covid-19

Jumat, 1 Mei 2020 13:52 Reporter : Merdeka

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk wajib memastikan seluruh Perusahaan di Papua dan Papua Barat memberikan Upah sesuai UMP Propinsi (Pasal 90 ayat (1), UU Nomor 13 Tahun 2003) dan memberikan hak pesangon (Pasal 156 ayat (1), UU Nomor 13 Tahun 2003) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Papua Cq Mentri Ketenagakerjaan dan Disnaker Propinsi Papua segera menyelesaikan Persoalan Buruh Mogok kerja Freeport (Pasal 137, UU Nomor 13 Tahun 2003) dengan PT. Freeport Indonesia yang telah 3 tahun tanpa kejelasan," tegas dia.

Sejauh ini, kata Gobay, para buruh dilanda sejumlah masalah saat pandemi covid-19. Misalnya, upah yang diberikan perusahaan tidak sesuai UMP, ancaman PHK dengan dalih diistirahatkan agar tidak mendapat uang pesangon. Hal ini diperparah dengan tertutupnya informasi dari perusahaan mengenai jumlah karyawan yang terinfeksi covid-19.

"Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan jarak sosial (social-distancing) dan bekerja dari rumah (work from home), potensi penyebaran di Tembagapura sangat tinggi," tandas Gobay. [ray]

Baca juga:
Di Tengah Pandemi Covid-19, Buruh Pilih Kampanye Lewat Media Sosial
May Day 2020, Kemnaker Gandeng Siloam Rapid Test Corona 1.000 Buruh
Serikat Buruh Protes Kartu Prakerja: Saat ini Rakyat Butuh Makan Bukan Pelatihan
Polri: Hari Ini Tidak Ada Serikat Buruh yang Turun ke Jalan, Kita Apresiasi
KSPI: Kami Aksi Virtual di Medsos Tolak Omnibus Law, Setop PHK & Liburkan Buruh

Halaman

Show All
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini