Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lawan radikalisme, Suhardi minta ketahanan nasional terus diperkuat

Lawan radikalisme, Suhardi minta ketahanan nasional terus diperkuat Kepala BNPT di International Meeting on Counter Terrorism. ©2016 Merdeka.com/BNPT

Merdeka.com - Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika terus 'digoyang' berbagai ancaman yang bertujuan meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dengan ketahanan nasional yang kuat, berbagai ancaman itu sejak merdeka sampai sekarang berhasil dihancurkan.

"Ketahanan nasional itu harus terus dipupuk dan diperkuat. Tidak hanya kepada generasi muda, tapi semua generasi bangsa. Apalagi tantangan globalisasi sangat luar biasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Semua harus bergerak dan berbuat untuk keutuhan NKRI," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius dalam keterangannya, Selasa (10/4).

Apalagi bagi para peserta PPRA Lemhanas, menurut Suhardi, mereka wajib memahami resosansi kebangsaan. Pasalnya, tugas Lemhanas itu ada dua membuat resilience atau pertahanan nasional di semua aspek kehidupan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang luar biasa agar NKRI terjaga.

Kedua, lanjut mantan Kapolda Jabar ini, masalah radikalisme dan terorisme harus dipaparkan secara detail karena mereka adalah para calon pimpinan di negara ini baik dari TNI, Polri, birokrasi, LSM, dan berbagai perkumpulan dari semua stakeholder di Indonesia. Diharapkan, nantinya mereka bisa menginfokan kepada keluarga, teman, saudara, dan lingkungannya.

"Kita mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga bangsa ini dengan mengimplementasikan pengetahuan ini. Kita ingin sesuatu yang membumi, tidak hanya tataran wacana sehingga pengetahuan ini bisa dipahami masyarakat dengan baik," tutur Suhardi. Suhardi memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Angkatan Reguler (PPRA) 57 2018 di Ruang NKRI Gedung Lemhanas, Jakarta.

Suhardi melihat, di era sekarang ini tantangan bangsa Indonesia ditentukan oleh sumber daya manusia yaitu seluruh bangsa Indonesia. Artinya, Indonesia bukan hanya milik generasi sekarang saja, tapi juga milik anak cucu nanti. Merekalah yang nantinya akan bertanggungjawab secara estafet untuk memelihara NKRI dengan baik.

"Mereka nanti yang berkuasa dan pengambil keputusan. Karena itu, mereka harus kita beri wawasan kebangsaan yang baik. Jangan lupa mereka ini hanya titipan untuk menyambungkan ke generasi selanjutnya," ungkapnya.

Suhardi mengungkapkan bahwa generasi sekarang teridentifikasi lebih cenderung melakukan pendekatan fungsional yaitu ketika dinilai bermanfaat buat mereka akan diambil. Kalau itu dibiarkan, maka ketahanan nasional bangsa ini akan melemah.

Dengan begitu, diharapkan para generasi milenial mengenal bangsanya, mengetahui jati diri bangsa, mengenal pahlawan bangsa yang berjuang meraih kemerdekaan. Hal itu harus terus diingatkan kepada generasi milenial dalam membangun kekuatan bangsa yang optimal.

"Sekali lagi tujuan akhir kita adalah resilience atau bagaimana bangsa ini bisa memprotek diri dari hal-hal negatif demi keutuhan NKRI," pungkasnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu

Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Baca Selengkapnya
KSAD Asal Malang Ini Tak Segan Mengkritik Atasan, Ibu Negara hingga Presiden Pernah Merasakannya

KSAD Asal Malang Ini Tak Segan Mengkritik Atasan, Ibu Negara hingga Presiden Pernah Merasakannya

Ia pernah menolak perintah Presiden Soeharto dan menjelaskan kesalahan sang kepala negara memberi perintah tersebut

Baca Selengkapnya
Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan

Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan

Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Baca Selengkapnya
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya