Larangan Operasional Bus AKAP-AJAP di Jakarta Dinilai Bentuk Panic Policy

Selasa, 31 Maret 2020 11:43 Reporter : Yunita Amalia
Larangan Operasional Bus AKAP-AJAP di Jakarta Dinilai Bentuk Panic Policy Pemudik padati Terminal Pulogebang. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai penerbitan kemudian diikuti dengan pembatalan larangan operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata di Jakarta merupakan bentuk panic policy.

Rahadiansyah menilai penerbitan larangan operasional bus AKAP atau AJAP oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak mencukupi kalkulasi dampak sosial dan ekonominya. Itu pula akhirnya diputuskan untuk dibatalkan larangan tersebut oleh pihak Kementerian Perhubungan.

"Ya itu panic policy. Mana kajiannya, kalkulasi dampak sosialnya seperti apa," kata Rahadiansyah kepada merdeka.com, Selasa (31/3).

Ia mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematangkan kebijakan yang akan dikeluarkan selama pandemi Covid-19 di Indonesia belum reda.

Misalnya saja karantina wilayah. Menurut Rahadiansyah, kebijakan ini harus matang kajian dampak langsung terhadap warga. Berdasarkan undang-undang karantina kesehatan, negara ataupun daerah bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan warganya hingga ternak sekali pun.

Rahadiansyah memaklumi pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah sebab ketiadaan anggaran dan kesanggupan pemerintah menanggung kehidupan warganya.

Adapun kepala daerah yang menerapkan karantina lokal, menurut dosen di Universitas Trisakti itu patut dihargai. Hanya saja ia mengingatkan kebijakan tersebut benar-benar tidak merugikan warganya.

"Tidak salah kepala daerah melakukan karantina lokal tapi bisa enggak mereka menjamin kehidupan warganya? anggarannya mencukupi tidak?"

Sementara Jakarta, Rahadiansyah secara tegas penerapan karantina wilayah sulit dilakukan. "Yang tukang bakso, dagang cilok, pekerja informal lainnya makan apa? Kebijakan publik harus memperhatikan implementasi itu," kata dia.

Sama halnya dengan larangan operasional bus AKAP atau AJAP Provinsi Jakarta, Rahadiansyah menilai akan ada konsekuensi ekonomi jika kebijakan ini diambil.

Sebelumnya kementerian Perhubungan memutuskan menunda larangan layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata di Jakarta. Pembatasan lalu lintas bus tersebut sebagai langkah membatasi pergerakan masyarakat menekan sebaran virus corona.

"Atas arahan Plt Menteri Perhubungan (Luhut Pandjaitan) pelaksanaannya ditunda sampai didapat kajian dampak ekonomi seperti yang menjadi arahan Presiden dalam rapat terbatas," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati saat dihubungi, Senin (30/3). [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini