Merdeka.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menanggapi viralnya larangan Master of Ceremony (MC) perempuan yang tampil di acara Gubenur Bali, Wayan Koster.

Umar menyayangkan insiden tersebut terjadi justru pada acara resmi pemerintahan.

"Pertama, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut yang terjadi justru pada acara resmi pemerintah. Kedua, peristiwa tersebut menggambarkan betapa diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dan dilakukan secara mencolok," kata Umar, saat dikonfirmasi Senin (13/9).

Selain itu, insiden tersebut juga masuk dalam kategori maladmintrasi dilakukan Pemprov Bali.

"Secara khusus perlakuan ini masuk dalam kategori maladmnistrasi, yakni tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seorang warga negara," ujarnya.

"Oleh karena itu, Ombudsman meminta agar hal semacam tidak perlu diulangi lagi. Dan meminta pemerintah agar menghindari diri dari intervensi pihak manapun yang berupaya mengubah rencana kegiatan formal yang melibatkan pembawa acara perempuan, serta berupaya menjelaskan kejadian ini kepada publik secara gamblang agar diketahui duduk perkaranya," tegas Umar.

Seperti yang diberitakan, postingan seorang perempuan yang merupakan master of ceremony (MC) di Bali menjadi viral di media sosial.

Postingan itu diketahui pertama kali di unggah oleh Putu Dessy Fridayanthi dalam Instagram pribadinya yakni @ecymcbali.

Dalam postingannya, ia menuliskan tentang keluhannya dan juga melakukan protes karena dikabarkan dilarang tampil secara fisik dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

"Sejak kepemimpinan @kostergubernurbali sudah bukan rahasia lagi jika kami para pekerja event wanita, MC, penyanyi, penari dll sering sekali dicancel client/EO acara H-1 ataupun beberapa menit sebelum acara dimulai. Alasannya karena Koster akan hadir jadi tidak boleh ada pengisi acara wanita," tulisnya dalam unggahan itu seperti dikutip Senin (13/9).

Dessy, juga menyampaikan unggahan di Instagram story-nya tersebut berdasarkan pengalaman yang dialaminya berulang kali dan yang terbaru ia mengaku dilarang tampil di depan Koster dalam sebuah acara kementerian pada Jumat (3/9) lalu.

"Yang menyelenggarakan swasta tapi mendukung salah satu program kementerian sehingga menteri hadir di sana untuk meresmikan dan Pak Gubernur hanya mendampingi saja," kata Dessy membenarkan postingan itu kepada awak media.

Ia juga menerangkan peristiwa itu, beberapa hari sebelum acara berlangsung, gladi resik telah dilakukan bersama protokoler kementerian, Gubernur dan panitia acara. Saat itu, gladi resik tidak ada masalah dan berjalan lancar dan tak ada informasi larangan MC perempuan tampil.

Tetapi, saat satu jam sebelum acara berlangsung. Dirinya didatangi oleh seorang protokoler Gubernur lalu meminta tidak tampil di ruang utama dan diminta memandu acara dari sebuah ruangan terpisah.

Akhirnya, dirinya menuruti protokoler Gubernur yang memintanya pindah ke ruang terpisah. Meski sempat ada perdebatan, dan ia kemudian terpaksa berdiri dengan kursi untuk melihat undangan yang hadir serta memandu acara agar berjalan dengan baik hingga selesai.

Lewat peristiwa itu, dirinya kemudian mencurahkan apa yang dialaminya ke media sosial dan akhirnya viral.

Usai acara berlangsung, ia lalu memilih mencurahkan isi hatinya dan viral di media sosial. Ia mengaku kesal karena bukan pertama kali dilarang tampil dalam acara yang dihadiri Gubernur Koster dan hanya suara MC saja yang tampil dalam acara.

Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mengaku tak bisa bekerja secara profesional sebab bingung memandu tanpa melihat acara.

"Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan event. Ini sangat diskriminasi," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan untuk melarang perempuan tampil secara fisik dalam acara juga menghalang-halangi warga yang sedang mencari nafkah dan apalagi saat ini ditengah Pandemi Covid-19. Ia juga mengatakan untuk Gubernur Bali dan Pemerintah Provinsi Bali memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut.

"Harus bisa menyampaikan klarifikasi terkait kebijakan yang konyol itu karena bukan aku saja yang merasakan tersebut dan saya harap tidak ada diskriminasi terhadap gender dalam pekerja event, kami perempuan memiliki skill dalam profesi," ujar Dessy.

Sementara, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali I Wayan Budiasa belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait peristiwa viral itu.

"Informasi sudah sampai di pimpinan. Nanti katanya satu pintu keluar untuk respon itu," ujarnya.