Larangan Jenderal Gatot masuk Amerika Serikat dicabut

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi sudah memanggil wakil duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia guna meminta penjelasan soal penolakan terhadap kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan dilakukan pada Senin (23/10) pukul 07.45 WIB.

"Mereka (menyatakan) regret and apology (penyesalan dan permintaan maaf) terhadap situasi yang terjadi, yang menyebabkan ketidaknyamanan ini," ungkap Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10).

Pihak kedutaan AS juga menyampaikan bahwa mereka sudah mencabut larangan tersebut. Saat ini, Gatot Nurmantyo dan rombongan sudah bisa melanjutkan kunjungan ke AS.

"Jadi mereka bilang kami sangat menyambut baik kunjungan dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun dan terdapat keinginan dari Jenderal Danford untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI," bebernya.

Retno juga menuturkan, kedutaan AS melihat bahwa hubungan Indonesia-AS masih dalam kondisi baik. Indonesia juga dianggap sebagai negara yang penting bagi AS.

"Tetapi kita sampaikan (kepada kedutaan AS) kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak saat melakukan kunjungan ke AS. Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan, Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim oleh Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Durford, Jr dan kemudian Jenderal TNI Gatot Nutmantyo membalas surat tersebut dan mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.

"Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut, karena menghormati Jenderal Joseph F Durford, Jr. yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo," kata Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (22/10).

Guna menghadiri undangan tersebut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta istri dan delegasi mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan. Kemudian pada Sabtu 21 Oktober 2017, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates.

"Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection," tutur Mayjen TNI Wuryanto.