Larang PNS gunakan elpiji subsidi, Djarot dinilai teladan pelayan publik

Jumat, 6 Oktober 2017 07:58 Reporter : Fikri Faqih
Larang PNS gunakan elpiji subsidi, Djarot dinilai teladan pelayan publik Hiswana Migas DKI. ©2017 Merdeka.com/Fikri Faqih

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan seruan agar PNS dan CPNS untuk tidak menggunakan elpiji subsidi atau 3 kg. Aturan tersebut diatur dalam Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg.

Asosiasi Pengusaha Elpiji yang tergabung dalam Hiswana Migas DKI menilai, aturan penggunaan elpiji bersubsidi dinilai menjadi teladan pelayan publik. Perlu gerakan moral bersama bagi masyarakat mampu tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi.

"Seruan Gubernur ini tidak hanya langkah yang berani tapi juga menjadikan pelayan publik (PNS DKI Jakarta) teladan di masyarakat. Karena semangat pelarangan menggunakan elpiji bersubsidi berarti secara langsung Pak Gubernur Djarot memberi kesempatan warga miskin mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menerima subsidi elpiji" ujar Brando Susanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/10).

Menurut Brando, pengaturan distribusi elpiji bersubsidi di wilayah memang tidak mudah. Hal itu terjadi karena awalnya Pemerintah Pusat memang hanya berniat mengganti konsumsi minyak tanah di masyarakat, sehingga lebih ramah lingkungan dan tentu saja lebih murah.

Problem keterbatasan kuota dan anggaran subsidi APBN, masih ditambah lagi belum diperbaharuinya Permen ESDM No.26/2009, khususnya terkait harga jual Pertamina dan peruntukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Terkait Permen ESDM ini banyak pihak menyarankan agar disparitas harga elpiji bersubsidi dengan non subsidi jangan terlalu jauh," katanya.

Kata Brando, banyak pelaku usaha dan kalangan masyarakat khususnya perkotaan meminta pemerintah berani mengambil langkah tidak populis dengan menaikkan harga elpiji yang artinya mengurangi subsidi. Pilihan ini dianggap paling rasional, sekaligus menutup celah penyimpangan yang selama ini jadi momok saat terjadi kelangkaan gas di masyarakat.

"Tingkat penyimpangan penggunaan elpiji di masyarakat akan selalu besar bila perbedaan harga terlalu besar antara yang Subsidi dan Non Subsidi. Idealnya harga di masyarakat untuk yang 3 kg itu 25.000-30.000, mendekati harga per kg untuk kemasan non subsidi 5.5kg dan 12kg," tambah Donny Arnaldi Wakil Ketua Hiswana Migas DKI Jakarta bidang Elpiji.

Turut mendampingi acara sosialisasi Seruan Gubernur ini juga perwakilan PT. Pertamina - Roby C Djasmi, yang menawarkan solusi produk Bright Gas 5.5kg yang baru, aman dan enteng untuk ibu-ibu rumah tangga. Selain menjelaskan Bright Gas, Pertamina juga memberikan penjelasan tips keselamatan untuk penggunaan elpiji di rumah.

Tokoh Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta RW cukup antusias mengikuti sosialisasi ini. Para peserta diharapkan bisa menjadi juru bicara bagi warga disekitarnya, khususnya masyarakat mampu agar tidak menggunakan elpiji 3kg bersubsidi serta mengedepankan keselamatan saat menggunakan Elpiji di rumahnya masing-masing.

Brando Susanto juga mengingatkan bahwa Elpiji bersubsidi melon 3kg bukan dihapus atau dihilangkan. Namun perlu Gerakan Moral bersama bagi masyarakat mampu tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi," tutupnya. [fik]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini