Larang Masyarakat Mudik, Kemenhub dan Polri akan Buat 300 Titik Penyekatan

Rabu, 7 April 2021 17:09 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Larang Masyarakat Mudik, Kemenhub dan Polri akan Buat 300 Titik Penyekatan Kakorlantas bahas larangan mudik bersama Menhub. ©Liputan6.com/Ady Anugrahadi

Merdeka.com - Pemerintah melakukan berbagai macam strategi agar masyarakat tidak melakukan mudik saat Idul Fitri 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Polri Irjen (Pol) Istiono untuk melakukan penyekatan lebih dari 300 lokasi.

"Kalau berkaitan dengan darat kita berkoordinasi dengan polisi, dan Kakorlantas kita secara tegas melarang mudik, dan akan melakukan penyekatan lebih dari 300 lokasi. Sehingga kami menyarankan bapak ibu tidak meneruskan untuk mudik dan tinggal di rumah," kata Budi Karya usai mengikuti sidang kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (7/4).

Kemenhub juga akan melakukan pengetatan untuk para pemilik kendaraan pribadi dan bus pelat hitam yang hendak mudik ke luar kota. Dia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian akan menindak.

"Kami juga melihat adanya kendaraan pribadi, bus plat hitam, mobil plat hitam kita akan melakukan tindakan tegas apabila itu perlu dilakukan," ungkapnya.

Sementara itu untuk jalur laut, Budi menjelaskan jika ada pergerakan nantinya juga akan ditindak tegas. Sementara itu pihaknya hanya memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan dari aturan mudik.

"Di laut memang terjadi suatu pergerakan kita akan memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan oleh menteri PMK dan kami berikan layanan terbatas," bebernya.

Sementara itu, untuk moda transportasi kereta api pihaknya akan mengurangi suplai. Dia menjelaskan PT Kereta Api nantinya hanya memberikan kapasitas untuk kereta api luar biasa.

"Di kereta api kita akan melakukan pengurangan suplai hanya memberikan kereta luar biasa, secara khusus aglomerasi di Jabodetabek, di Bandung kita akan menurunkan suplai kita akan menurunkan suplai terbatas yang mereka diberikan pengecualian," ungkapnya.

Untuk masyarakat yang berada di wilayah Riau yang ingin ke Kalimantan ataupun Jawa timur serta Jabodetabek, Budi meminta agar tidak melakukan mudik. Hal tersebut juga seiring dengan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Oleh karenanya sesuai dengan arahan presiden kita tegas melarang mudik, dan kita mengimbau yang berkeinginan mudik tetap tinggal di rumah saja," tegasnya.

27 Juta Orang Ingin Mudik

Menhub juga mengungkapkan hasil survei terkait tradisi mudik saat hari raya Lebaran. Hasilnya, sebanyak 33 persen masyarakat akan melakukan mudik jika tidak ada larangan mudik oleh pemerintah.

"Kemenhub mensurvei jika tidak ada larangan mudik, maka 33 persen akan mudik tapi kalau ada larangan mudik maka yang ingin mudik hanya 11 persen dengan angka kisaran 27 juta orang," kata Budi.

Dari angka tersebut, lanjut Budi, diketahui 12 juta orang mudik dari wilayah asal Jabodetabek, kemudian 6 juta orang dari wilayah Jawa Barat, sedangkan sisanya tersebar, seperti Jawa Timur dan wilayah Indonesia lainnya.

"Karena larangan mudik ini ditugaskan presiden untuk mitigasi, melihat apa yang terjadi sebelumnya (peningkatan angka kasus Covid jika terjadi mudik)," jelas Budi.

Reporter: M Radityo Priyasmoro

Sumber: Liputan6.com [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini