Merdeka.com - Komunitas LaporCovid-19 menerima 528 laporan sejak penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli. Mayoritas laporan terkait pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 302 laporan.

Anggota dari LaporCovid-19, Yemiko Happy, menyebutkan pelanggaran protokol kesehatan paling banyak dilaporkan dari Jawa Barat dengan 166 laporan, disusul DKI Jakarta 52 laporan.

"Perkantoran dan pusat bisnis menjadi sektor terbesar yang dilaporkan oleh warga perihal pelanggaran protokol kesehatan," ucap Yemiko dalam konferensi pers virtual melalui channel YouTube Lapor Covid 19, Kamis (22/7).

Dalam pemaparannya, persentase porsi laporan warga yang diterima LaporCovid-19 sebesar 31 persen. Yemiko juga menunjukan laporan warga terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan di kantor Kementerian Koordinator PMK.

Laporan warga itu menuliskan bahwa kantor Kemenko PMK masih mewajibkan beberapa PNS untuk WFO (work from office) dari Senin sampai Jumat. Padahal menurut keluarga yang bekerja di kantor tersebut, pekerjaan mereka bisa dilakukan dari rumah.

Laporan lainnya, seorang sales dari bank swasta di Jakarta mengaku mendapat target dari perusahaan 100 persen.

"Pada saat pandemi seperti ini perusahaan malah menaikkan target kami dan dan itu tidak hanya target 50 persen tapi sudah 100 persen dari yang sebelumnya bahkan kami sudah tidak ada fasilitas transportasi, sekarang transportasi umum dengan risiko cukup tinggi," demikian cuplikan suara pegawai karyawan bank swasta.

Yemiko juga mengatakan, laporan juga datang dari sisi Bantuan Sosial (Bansos). Dengan banyaknya laporan tersebut, Yemiko berpendapat bahwa PPKM tidak terlalu efektif.

"Penerapan PPKM harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas testing tracing dan treatment secara konsisten," ujarnya.