Lapor ke Mensos, Ade Yasin Sebut 172.669 Keluarga di Bogor Belum Terima Bansos
Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin melaporkan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara mengenai masih ada 172.669 keluarga miskin di daerahnya belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.
"Perlu kami informasikan kepada Bapak Menteri bahwa masih terdapat 54.816 keluarga miskin di Kabupaten Bogor yang masuk dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan 117.853 keluarga miskin non-DTKS, yang belum mendapatkan kuota bantuan," katanya, Senin (6/7).
Dia berharap ada kuota tambahan penerima bansos untuk keluarga miskin di Kabupaten Bogor mengingat banyaknya jumlah penduduk di Bumi Tegar Beriman itu yang tahun ini jumlah penduduknya mencapai 5,9 juta jiwa.
"Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Menteri jika memungkinkan, baik DTKS maupun non-DTKS yang belum mendapatkan kuota bantuan tersebut masih bisa mendapatkan tambahan bantuan dari Kementerian Sosial, kami akan sangat berterimakasih," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Ade menyebutkan, bansos reguler dan bansos dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor diterima oleh 286.800 keluarga penerima manfaat (KPM) dalam DTKS, sementara penerima terdampak Covid-19 dari non-DTKS berjumlah 635.653 KPM.
Mensos Akui Kesulitan
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku, sempat kesulitan menyalurkan bansos ke daerah Kabupaten Bogor. Salah satu penyebabnya banyaknya jumlah penduduk yang mencapai jutaan.
Ia berjanji akan menambah kuota penerima bantuan sosial untuk Kabupaten Bogor dari kategori bantuan reguler, bisa berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) ataupun program keluarga harapan (PKH).
"Nanti kita alokasikan walau jumlahnya berapa kita belum tahu, karena Kabupaten Bogor ini banyak jadi sulit juga dibanding kabupaten lain yg cuma 1 juta (penduduk). Akan kita tambah mungkin di (bantuan) reguler bukan khusus, karena reguler bisa jangka panjang," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaSejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaSatu pelaku pemerkosaan terhadap seorang wanita di Danau Mawang diamankan berinisial AR.
Baca SelengkapnyaPara penerima berdasarkan data Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya