Langkah Strategis Kemenag Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Merdeka.com - Kementerian Agama sudah mempersiapkan sejumlah langkah strategis terkait penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Langkah pertama ialah berkoordinasi dengan Kementerian Luar negeri terkait upaya negoisasi diizinkannya jemaah umrah dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah.
Koordinasi dilakukan dengan Direktur Timur Tengah dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.
"Kami juga meminta Konsul Haji dan Umrah KJRI Jeddah untuk terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait perkembangan kebijakan penyelenggaraan umrah," kataDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief di Jakarta, Senin (18/10).
Hilman melanjutkan, koordinasi juga dilakukan pihaknya dengan kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Koordinasi tersebut sudah dilakukan tiga kali guna mendiskusikan persiapan penyelenggaran perjalanan ibadah umrah 1443H.
Dia mengungkapkan, hasil pertemuan terakhir, Dubes Arab Saudi menyampaikan bahwa pembukaan umrah untuk jemaah Indonesia akan segera dibuka.
"Dubes Arab Saudi juga menyampaikan bahwa jemaah dari Indonesia menajdi prioritas keberangkatan perjalanan ibadah umrah," ungkap Hilman.
Langkah kedua, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perkembangan vaksinasi bagi jemaah umrah. Hal itu peruntukkan vaksinasi booster bagi jemaah umrah, dan pembukaan akses data sertifikat vaksin.
"Terkait dengan permasalahan vaksinasi booster, saat ini Kementerian Kesehatan Arab Saudi agar vaksinasi Sinovac dapat diterima dengan menggunakan vaksinasi booster," kata Hilman.
"Saat ini kebijakan Kementerian Kesehatan adalah vaksin booster hanya di berikan kepada tenaga kesehatan," sambungnya.
Ketiga, membentuk tim manajemen krisis haji dan umrah tahun 1443H. Dia bilang, Tim ini terdiri dari perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perhubungan. Tim dibentuk dalam rangka menyiapkan rencana skema dan solusi bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 1443H.
Keempat, mengirimkan surat edaran ke seluruh penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melaporkan update data jemaah umrah yang tertunda keberangkatannga yang telah divaksinasi dan siap berangkat. Selain itu, update data jemaah yang melakukan pembatalan/penarikan dana perjalanan ibadah umrah pada masing-masing PPIU.
Kelima, lanjut Latief adalah integrasi aplikasi. Selama ini, sistem informasi dan data penyelenggara umrah terfasilitasi dalam sistem komputerisasi terpadu umrah dan haji (Siskopatuh). Namun, aplikasi ini tidak merekam data vaksinasi Covid-19 jemaah umrah. Padahal data sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat yang diberlakukan Arab Saudi.
"Proses integrasi sistem agar bisa menyajikan data yang dibutuhkan Saudi dan dibaca melalui QR Code, terus dibahas Kemenag dan Kemenkes. Draft MoU dan PKS yang sudah dirumuskan," ucapnya.
Berikutnya, adalah review dan revisi regulasi. Hilman menjelaskan, revisi dan direvisi didasarkan pada rumusan skema penyelenggaraan pejalan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Rumusan ini akan menjadi bahan penyempurnaan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada masa pandemi Covid-19.
"Kami bersama asosiasi PPIU menyusun revisi KMA tentang biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan perkembangan kondisi layanan saat ini," jelas Hilman.
Hilman pun menyambut baik adanya pelonggaran aktivitas ibadah haji di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Menurutnya, otoritas saudi juga menginfomarsikan kemungkinan dibukanya akses bagi jemaah Indonesia untuk beribadah umrah.
Menurut Hilman, pihaknya terus memantau perkembangan kondisi dan kebijakan di Arab Saudi. Bersamaan itu, dia juga fokus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi.
"Alhamdulillah kondisi pandemi di Tanah Air terus menurun. Hal sama juga terjadi di Arab Saudi. Kita tengah bersiap untuk menyongsong kebijakan diizinkannya kembali jemaah Indonesia untuk beribadah umrah," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cek Kesiapan Penyelenggaraan Haji, Menag Bertolak ke Saudi
Kementerian Agama terus mematangkan layanan haji, seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, dan berbagai layanan lainnya di Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaTutup Bimtek PPIH Arab Saudi 2024, Menag: Layani Jemaah Haji Seperti Orang Tua & Keluarga Sendiri
Adapun kuota jemaah haji tahun 2024 ini mencapa 241 ribu orang.
Baca SelengkapnyaDemi Pelayanan Optimal Kepada Jemaah, Petugas Haji Indonesia Harus Rela Tidak Berhaji
Alasannya, petugas haji merupakan orang pertama yang akan dicari jemaah ketika mereka menemukan permasalahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kuota Haji 2024 Naik Jadi 241.000, Kemenag Sebut Hasil Lobi Jokowi dengan Pangeran Arab Saudi
Jokowi bertemu Pangeran MBS di Istana Yamamah, Riyadhk, pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama Umumkan Hasil Seleksi Calon Petugas Haji, 320 Peserta Lolos Tahap Selanjutnya
Sebanyak 320 peserta yang diumumkan lolos seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaKemenag Minta Petugas Bisa jadi Influencer Selama Pelaksanaan Haji: Sebarkan Informasi yang Positif
Kemenag juga mengingatkan PPIH Arab Saudi untuk memegang teguh komitmen dan tanggung jawab melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan 820 Jemaah Meninggal Usai Pelaksanaan Puncak Haji 2023
Angka kematian tersebut menjadi tertinggi selama penyelenggaraan ibadah haji.
Baca SelengkapnyaKemenag Ingatkan Jangan Tergiur Tawaran Paket Umrah Murah
Jaja melihat perkembangan haji di Arab Saudi setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaJemaah Indonesia Mulai 2024 Tak Lagi Ditempatkan di Mina Jadid saat Puncak Haji
Pemerintah telah menemukan lokasi pengganti yaitu di sekitar tenda jamah haji Asia Tenggara.
Baca Selengkapnya