Merdeka.com - Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya melanjutkan penyidikan perkara suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, sudah memvonis dua orang terkait perkara itu, yakni Wa Ode Nurhayati dan Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz.

Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan atas Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyasiti. Dia diperiksa sebagai saksi buat tersangka Haris Andi Surahman.

"Betul, diperiksa sebagai saksi buat tersangka HAS," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, lewat pesan singkat, Jumat (25/1).

Dalam perkara DPID, beberapa nama politikus dari berbagai partai politik diduga terlibat. Dalam sidang, Fahd mengungkapkan ada beberapa anggota DPR yang bersaing mengurus pencairan anggaran DPID buat tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dia menyebutkan anggota fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir, mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar. Dia juga menjelaskan, politikus Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, mendapat jatah mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Saat dipanggil bersaksi dalam sidang, hanya Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey yang hadir. Selain itu, mantan Sekjen DPR-RI, Nining Indra Saleh, juga di hadirkan dalam sidang.

Dalam persidangan, Fahd mengakui menyuap Wa Ode Nurhayati dengan uang Rp 6 miliar lewat perantara Haris Andi Surahman, saat masih menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR. Haris saat itu bekerja sebagai staf ahli anggota DPR, Halim Kalla.