Merdeka.com - Kemenpora melakukan pertemuan dengan karyawan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Bertempat di Lantai 3, Kemenpora, Jakarta, Senin (13/5) pagi pertemuan ini untuk membahas keterlambatan gaji pegawai KONI selama lima bulan.

Hadir dalam pertemuan ini, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto didampingi Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Herman Chaniago menerima berbagai ungkapan yang disampaikan para pegawai KONI. Salah satunya adalah TU KONI Hariyanto yang mengatakan sudah lima bulan tidak mendapat gaji.

Dalam pertemuan ini setidaknya menghasilkan tujuh poin. Berikut Hasil Pertemuan antara Sesmenpora dan KONI:

1. Pada tanggal 13 Mei 2019 pagi sekitar jam 10.15 sebanyak 40 karyawan KONI Pusat telah mengadakan pertemuan dengan Sesmenpora. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut adanya surat dari yang mengatasnamakan komunitas karyawan KONI Pusat yang telah dikirimkan pada beberapa hari yang lalu kepada Sesmenpora, yang pada intinya mereka itu ingin beraudiensi untuk menyampaikan keluhannya, karena sudah 5 bulan sejak bulan Januari 2019 belum menerima gaji rutin bulanan. Dan Sesmenpora langsung menyanggupinya untuk menerima kedatangan mereka.

2. Dalam pertemuan tersebut, Sesmenpora didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dari Deputi 4 Kemenpora, Herman Chaniago. Dari sekitar 40 karyawan yang hadir, tampak terlihat di antaranya mantan juara dunia tinju dunia IBF Kelas Bantam Yunior (Kelas Super Terbang) Ellyas Pical, yang kebetulan juga adalah salah satu karyawan KONI Pusat. Menurut informasi dari mereka, total jumlah karyawan KONI Pusat (di luar unsur pimpinan) adalah sebanyak 104 orang yang terkena dampak masalah gaji tersebut.

3. Dalam pengantar sambutannya, Sesmenpora bisa memahami keluhan dan jeritan hati mereka, apalagi ini dalam suasana menjelang kebutuhan Lebaran. Sehingga dicoba untuk dicari alternatif penyelesaiannya. Namun demikian, Sesmenpora juga menjelaskan, bahwa sesuai arahan Menpora pada Rapim seminggu sebelumnya, bahwa sesuai Perpres No. 95 Tahun 2017, maka kini tidak ada lagi penyaluran anggaran untuk KONI untuk kegiatan Wasping (Pengawasan dan Pendampingan) sebagaimana pernah terjadi di tahun 2018, karena tidak ada satu pasal pun dalam Perpres yang mengamanatkan kewajiban tersebut. Yang jelas, menurut Sesmenpora, jajaran KONI perlu memahami pula bahwa Kemenpora tidak ingin memberikan bantuan yang ujung-ujungnya bermasalah hukum, dan lagi masih banyak kegiatan KONI yang belum tuntas laporan pertanggungjawabannya dan kini menjadi temuan BPK yang sedang melakukan pemeriksaan di Kemenpora.

4. Yang perlu diketahui juga oleh mereka, bahwa sesuai AD ART KONI, maka Kemenpora bukan satu-satunya sumber keuangan bagi KONI, maka seharusnya tidak boleh mengandalkan Kemenpora.

5. Dari beberapa karyawan yang menyampaikan keluhan tersebut, ada yang mengeluh karena: sudah tidak bisa bayar PLN, cicilan rumah, gugatan cerai, tunggakan utang dan lain sebagainya.

6. Sesmenpora tidak menjanjikan apapun, tetapi akan segera melaporkan kepada Menpora tentang alternatif-alternatif yang mungkin akan diambil, dengan catatan hanya untuk kebutuhan minimal atau yang pokok saja, karena Kemenpora masih mengesampingkan untuk bantuan anggaran misalnya kegiatan peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah akan ada kejelasan, karena seminggu lalu pun beberapa wakil ketua Komisi X DPR juga sudah menyampaikan keluhan KONI tersebut.

7. Selain itu juga dijelaskan, bahwa meskipun Menpora sudah mengirimkan surat tanggal 4 Februari 2019 kepada Menteri Keuangan tentang permohonan pembentukan Satker bagi KONI, namun hal tersebut masih berproses. Up date terakhir, tanggal 7 Mei Dirjen Anggaran sudah merespon kepada Menpora yang intinya agar Kemenpora segera memenuhi sejumlah persyaratan untuk Satker KONI tersebut.