KY: Pembentukan Dewan Etik MK tak punya landasan hukum

Sabtu, 16 November 2013 15:54 Reporter : Fikri Faqih
KY: Pembentukan Dewan Etik MK tak punya landasan hukum mahkamah konstitusi. merdeka.com

Merdeka.com - Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Sahuri mengungkapkan KY tidak ambil pusing dengan ide Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Dewan Etik MK. Pembentukan itu dikatakan bertujuan menjaga kredibilitas hakim MK.

"KY menganggap itu (Dewan Etik MK) tidak ada. Karena tidak memiliki dasar hukum," kata Taufiq di Warung Daun, Cikini, Sabtu (16/11).

Taufiq mempertanyakan mengenai anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk Dewan Etik MK. Karena, tidak ada peraturan yang mengatur soal anggaran Dewan Etik MK. "Apa landasannya Menteri Keuangan mengeluarkan anggaran untuk itu," ujarnya.

Namun, jika memang benar MK tetap ngotot untuk membuat Dewan Etik, maka sebaiknya sekretariatnya tidak dalam satu atap. Karena ini mengenai kepercayaan masyarakat.

"KY bergerak sesuai dengan Perppu. Asalkan sekertariatnya di luar Gedung MK. Karena ini untuk menjaga kepercayaan terhadap MK. Karena rakyat sudah memertanyakan keputusan MK," ujarnya.

Taufiq menambahkan kerusuhan di ruang sidang MK saat persidangan Pemilukada Maluku belum pernah terjadi. "Tahun 2003 saya staf ahli dan ini baru 10 tahun. Nyatanya sepuluh tahun tidak terjadi apa-apa. Ini sudah melewati dua pemilu. Dan tiada satu-pun kaca yang pecah," ungkapnya.

Kemanan yang diperketat, menurut Taufiq, hanya akan bersifat sementara. "Keamanan MK paling enggak akan lama itu. Nanti juga kembali biasa-biasa aja lagi," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan kisruh di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat persidangan Pemilukada Maluku adalah akumulasi kekecewaan masyarakat atas hasil putusan.

"Saya melihat kisruh yang terjadi di MK karena terjadi akumulasi kekecewaan terhadap MK. Dan ini sudah dimulai dengan penangkapan Akil Mochtar," ujarnya.

Karyono menilai runtuhnya kewibawaan MK sudah terlihat semenjak kasus Pemilukada diambil oleh MK. Karena saat itu Komisi Pemilihan Umum belum memiliki lembaga peradilan.

"Runtuhnya kewibawaan MK karena mengurusi sengketa Pemilukada. Karena saat itu menerima banyak godaan. Pemilukada lebih banyak uang," ujarnya.

Baca Juga:

KY: Hakim selingkuh layak dipecat

MK dan KY bertemu bahas kode etik hakim

Diduga lakukan pelanggaran, tiga hakim disidang MKH

Belajar hukum politik di Belanda, Jubir KY mengundurkan diri [bal]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Mahkamah Konstitusi
  3. Komisi Yudisial
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini