KY Pantau Sidang Banding Ferdy Sambo: Cegah Pelanggaran Etik
Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) memantau sidang banding perkara pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang melibatkan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Bripka Ricky Rizal untuk mencegah pelanggaran etik oleh hakim.
"Terkait dengan sidang di PT, ya, kasus Sambo, mungkin yang bisa kita lakukan dengan melakukan pemantauan,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito kepada wartawan di Ruang Pers KY, Jakarta, Rabu (12/4).
KY menerjunkan Tim Biro Pengawasan Hakim KY guna memantau sidang banding tersebut. Joko mengungkapkan bahwa metode pengawasan KY sama seperti pengawasan terhadap sidang banding yang dimohonkan KPU melawan Partai Prima pada Selasa (11/4) di PT DKI.
“Kami sudah memerintahkan kepada jajaran pengawasan hakim untuk mengumpulkan data-data terkait dengan putusan banding tentang pemilu. Nah ini (kasus Sambo) juga seperti itu," kata Joko.
KY akan meminta salinan putusan banding Sambo dkk usai dibacakan Majelis Hakim PT DKI pada hari ini. KY akan menelaah putusan tersebut guna memastikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Terkait putusan PT DKI Jakarta yang menguatkan putusan PN Jakarta Selatan, Joko mengatakan bahwa KY tidak dapat melakukan intervensi maupun memberikan komentar terkait hal tersebut.
"Karena itu menyangkut teknis yudisial, kemandirian hakim," ujar Joko.
Joko menegaskan wewenang KY hanya pada dugaan pelanggaran KEPPH. KY tak bisa mengomentari vonis hakim karena termasuk bagian dari independensi hakim.
"Tetapi kalau ada hal-hal di luar itu, dugaan pelanggaran etik misalnya ada (hakim) bertemu dengan para pihak atau ada hubungannya dengan uang yang berhubungan dengan putusan itu, baru (KY telusuri)," ucap Joko.
Joko mengusulkan pemberlakuan sidang dengan siaran langsung agar tak hanya pada kasus yang menyita perhatian publik saja. KY mendorong seluruh sidang diberlakukan kebijakan serupa di tiap pengadilan.
"Ini sebenarnya nanti ke depan kalau bisa tidak hanya sekadar kasus tertentu saja, kasus semuanya bisa dilakukan secara terbuka," kata Joko.
Sebelumnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo pada Senin (13/2). Sedangkan untuk Putri Candrawathi, Wahyu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara.
Di sisi lain, Kuat Maruf dan Ricky Rizal Wibowo divonis pada Selasa (14/2) dengan pidana 15 tahun kepada Kuat Maruf dan 13 tahun kepada Ricky Rizal.
Keempat terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini kemudian mengajukan banding. Putusan sidang di PT DKI Jakarta, pada Rabu (12/4), kemudian menguatkan vonis mati PN Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaMengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar
Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya