Merdeka.com - Komisi Yudisial serius mengusut dugaan pelanggaran dalam proses persidangan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka pun memanggil para pihak saat itu bersengketa buat menjelaskan duduk perkara sampai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, memutuskan menerima sebagian gugatan Komjen Budi.

"Pekan lalu KPK menerima undangan dari Komisi Yudisial untuk hadir pada hari ini sehubungan dengan praperadilan kasus BG," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan pendek, Senin (2/3).

Priharsa menyatakan pimpinan telah mengutus biro hukum KPK buat mendatangi KY. Tetapi dia mengaku tidak tahu soal materi dialog itu.

"Kuasa hukum KPK akan hadir di KY untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan," sambung Priharsa.

Beberapa waktu lalu, Hakim Sarpin mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Budi Gunawan. Dalam pertimbangannya, Sarpin menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa masuk dalam lingkup materi praperadilan.

Sarpin beralasan penetapan tersangka bisa dipersoalkan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas maksud upaya paksa. Atas dasar itulah dia menyatakan hakim berhak menafsirkan apa saja hal-hal dikategorikan sebagai upaya paksa. Dia menilai penetapan tersangka merupakan salah satu upaya paksa karena tindakan itu dilakukan dalam ranah pro justisia.

Selain itu, Hakim Sarpin juga berpendapat KPK tidak berhak menyidik perkara saat ini disangkakan kepada Komjen Budi ketika masih menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir dan Sumber Daya Manusia Polri. Sebab menurut dia, jabatan disandang Komjen Budi saat itu bukan termasuk eselon I atau penyelenggara negara apalagi penegak hukum. Bahkan menurut dia, jabatan Karobinkar dan SDM Polri hanya bersifat administratif. Sarpin menilai pihak-pihak bisa disebut penegak hukum di Kepolisian hanya terbatas kepada penyelidik dan penyidik.

Padahal arti praperadilan dalam hukum acara pidana tercantum jelas dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam beleid itu dipaparkan kewenangan pra peradilan dibatasi antara lain wewenang pengadilan buat memeriksa dan memutus dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Terakhir kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.