Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo menjabat kepala tim pelaksanaan dan ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Senin (14/12) kemarin. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor: KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP.

Dalam pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana serta sejumlah Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan.

"Saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas bersedianya saudara – saudara untuk mengabdi dan berbakti di komite ini. Untuk bersama-sama menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk pengembangan dan pembangunan industri pertahanan," kata Prabowo usai melantik di Ruang Hening Gedung Soedirman Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (14/12) kemarin.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Humas Setjen Kemhan) Brigjen TNI IE Djoko Purwanto menjelaskan bahwa KKIP adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional. Serta dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), yang didukung oleh industri pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul. Dia juga menjelaskan industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Sebelum resmi dilantik menjadi pejabat KKIP, Suryo Prabowo ditunjuk Prabowo Subianto mengisi jabatan itu pada akhir Desember 2019 lalu. Suryo Prabowo yang selama ini dikenal kerap mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa Pilpres 2014 dan 2019 itu ditunjuk bersama rekan sejawatnya di militer Letjen Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai penasehat resmi di Kementerian Pertahanan.

Sjafrie Sjamsoeddin bukan orang baru di Kementerian Pertahanan. Sjafrie pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tahun 2005 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian pada tahun 2010 Sjafrie menjabat sebagai wakil menteri pertahanan.

Dia adalah teman satu angkatan Prabowo di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) dan lulus pada 1974. Ia pernah menjabat sebagai Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1975.

"(Sjafrie Sjamsoeddin) Asisten Khusus. Penasehat dengan tugas-tugas asistensi khusus," kata Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dikonfirmasi, Senin (30/12).

Dahnil menjelaskan alasan Prabowo memilih Sjafrie dan Suryo Prabowo membantunya di Kemenhan. Selain memiliki pengalaman panjang sebagai Wamenhan dan Sekjen Kemhan, kapasitas Sjafrie diperlukan. Sementara Suryo Prabowo diminta memberikan masukan secara personal. Saat itu Dahnil mengatakan, tak ada jabatan resmi bagi Suryo Prabowo di Kementerian Pertahanan.

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin sekaligus politisi PDIP menyoroti pengangkatan Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP oleh Prabowo Subianto. Dia menilai sebagai orang yang sering mengkritisi Presiden Jokowi dan pemerintah, Suryo Prabowo seharusnya malu menerima jabatan tersebut.

"Masalahnya, dulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras. Kemudian sekarang masuk KKIP, apa nggak malu? Kalau saya sih, maaf. Pastinya, bakal menolak jabatan itu. Ini menyangkut harga diri lah," ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12).

Deretan Orang Dekat Prabowo di Kemenhan

Sejak menjabat Menhan, Prabowo tercatat beberapa kali membawa orang dekatnya masuk ke lingkaran pemerintah untuk membantunya di Kemenhan. Selain Sjafrie Sjamsoeddin dan Suryo Prabowo, disebutkan ada empat orang mantan jenderal yang ditunjuk oleh Prabowo sebagai penasihat atau asisten menteri.

Empat orang itu adalah Letjen TNI (Purn) Hotmangaraja Pandjaitan, Laksdya TNI (Purn) Didit Herdiawan, Mayjen TNI (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan, dan Marsda TNI (Purn) Bonar H. Hutagaol. Keputusan ini terungkap dari Keputusan Menteri Pertahanan yang telah beredar dengan Nomor: Kep/1869/M/XII/2019.

Dalam Keputusan Menteri Pertahanan tersebut, Sjafrie bersama 4 orang lainnya sudah bekerja terhitung 6 Desember 2019. Dari deretan lima nama tersebut, ada satu nama yang mencuri perhatian. Yakni Chairawan Kadarsyah. Dia merupakan mantan Komandan Grup IV Tim Mawar yang kerap dikaitkan dengan penculikan para aktivis pro demokrasi pada 1998.

Ketika kasus penculikan pecah ke permukaan, Kol. Inf. Chairawan menjabat sebagai komandan Grup-4/ Sandi Yudha Kopassus. Akibatnya, Chairawan dicopot dari kedudukannya sebagai komandan. Chairawan pensiun dengan pangkat mayor jenderal. Chairawan bergabung ke Gerindra dan langsung diangkat menjadi anggota Dewan Pembina partai.

Terakhir Prabowo menunjuk Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha. Kedua jenderal itu ditunjuk mengisi kursi empuk di Kemenhan.

Yulius Selvanus dilantik sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan. Sedangkan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha diangkat menjadi Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kemenhan.

Keputusan itu setelah Kemenhan melakukan mutasi jabatan di lingkungannya. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemhan. Dalam Keputuan Presiden tersebut juga dilakukan mutasi terhadap 4 pejabat lainnya. Adapun 4 pejabat tersebut, di antaranya, Mayjen TNI Budi Prijono sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Marsma TNI Jusuf Jauhari sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

Lalu ada Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan, serta Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan.

Salinan Kepres yang diterima Liputan6.com, Jumat (25/9/2020) dibenarkan oleh Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak. "Iya (Kepres Nomor 166/TPA Tahun 2020 soal mutasi jabatan)," kata Dahnil kepada Liputan6.com.

Namun penunjukan Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha tak luput dari sorotan. Kritik datang dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Sebab, keduanya merupakan mantan anggota Tim Mawar.

Tim tersebut merupakan tim kecil dari satuan Kopassus TNI Angkatan Darat. Namanya menjadi terkenal usai dikaitkan dengan dugaan penculikan terhadap sejumlah aktivis pada 1998. Di mana, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus saat itu adalah Prabowo Subianto yang kini duduk sebagai Menhan.

mengecam keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat dua mantan anggota Tim Mawar menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mereka adalah Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha.

Sekretaris Umum IKOHI Zaenal Muttaqin mengatakan, pengangkatan terhadap dua mantan anggota Tim Mawar merupakan penghinaan terhadap para korban yang hingga kini masih hilang.

"Kepres Jokowi ini penghinaan terhadap korban yang bertahun-tahun menuntut keadilan keluarga mereka yang hilang dan belum ditemukan," ujar Zaenal dalam webinar, Minggu (27/9/2020).

Zaenal mengaku dirinya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi saat tahu Jokowi menjadikan dua anggota Tim Mawar sebagai pejabat di lingkungan Kemenhan.

"Kecaman dan kemarahan tidak cukup, kami sudah terlalu diinjak-injak, kami bingung kalimat apa yang akan kami tulis karena memang sudah bingung mau berkata apa," kata dia.

Dia mengaku tak habis pikir dengan tindakan Jokowi yang mengangkat Dadang dan Yulius menjadi pejabat di Kemenhan.

"Kami menuntut terhadap Jokowi soal pemulihan korban dan terkait 4 rekomendasi DPR, bukan malah mengabulkan malah menjadikan penculik di pemerintahannya. Sungguh kami sesalkan keputusan Jokowi ini," kata Zaenal.

Sementara Kepala Divisi Advokasi KontraS Arif Nur Fikri malah mempertanyakan keputusan Jokowi mengangkat kedua mantan anak buah Prabowo Subianto menjadi pejabat di kementerian yang kini dipimpin Prabowo.

"Kalau kita melihat Kepres 166, kalau kita baca usulannya itu dari Kemenhan. Ini yang menjadi sorotan dasar pertimbangan Prabowo memunculkan dua nama eks Tim Mawar. Apakah karena keduanya adalah mantan anak buahnya sehingga Prabowo percaya kepada keduanya. Ini yang sebenarnya yang harus kita gali," kata Arif.

Lantas apakah Prabowo akan kembali merangkul orang terdekat untuk membantunya di Kemenhan? Kita tunggu saja kiprahnya.