Kursi Deputi Gubernur Kosong, PDIP Dorong Segera Diisi Agar Berbagi Tugas dengan Heru
Merdeka.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengisi kekosongan deputi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki empat Deputi Gubernur.
Empat deputi itu antara lain Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman
Adapula Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, serta Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata yang saat ini resmi dijabat Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali.
"Saya justru mendorong untuk dipenuhi, saya justru mendorong kepada penjabat untuk diisi semua deputi yang kosong agar bisa berbagi tugas," kata Gembong kepada Liputan6.com, Sabtu (3/12).
Terlebih, kata Gembong, keberadaan deputi ada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI.
"Sudah ada, deputi itu kan dasarnya UU nomor 29 gitu loh dan sebelumnya ada tapi di era Pak Anies ini kan deputinya pensiun. Maka setelah pensiun belum sempat terisi dan waktu di akhir masa jabatannya pak Anies sudah melakuka open bidding atau seleksilah," ujar dia.
Aturan Pengisian Kursi Deputi Gubernur DKI
Sebagaimana UU Nomor 29 Tahun 2007 itu, pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kemudian, pada ayat 3 disebut bahwa deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan menyatakan pelantikan deputi gubernur bidang budaya dan pariwisata oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memperoleh izin dari Kemendagri.
Diketahui, Heru Budi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada Jumat, 2 Desember 2022. Sementara itu, posisi Sekda diisi Pejabat (Pj) Sekda yang ditempati oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto.
"Saya baru bertanya tadi ke Otda (Otonomi Daerah) saja. Saya tanya apakah itu sudah ada izin Mendagrinya, dia bilang sudah Pak Kapus katanya," kata Benny kepada Liputan6.com saat dikonfirmasi, Sabtu (3/12).
Benny menjelaskan bahwa Pj Gubernur dapat melantik Deputi Gubernur dengan syarat memperoleh izin dari Kemendagri. Dalam hal ini artinya Heru Budi telah mengajukan surat untuk melakukan mutasi jabatan ke Kemendagri.
"Betul, kan dia harus mendapat izin tertulis dari Mendagri kalau Pj itu akan melakukan mutasi. Kan itu empat pembatasan kewenangan Pj yang dikecualikan asal sudah mendapatkan izin tertulis Kemendagri," jelas Benny.
Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaSelama Debat Ketiga Pilpres 2024, Prabowo Tiga Kali Setuju dengan Pernyataan Ganjar
Menurut dia, pendapat mantan Gubernur Jawa Tengah itu masuk akal, bukan hanya ngomong doang.
Baca SelengkapnyaPDIP soal Luhut Pandjaitan Dukung Prabowo-Gibran: Mungkin Ada yang Memerintahkan
PDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?
Ketua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.
Baca SelengkapnyaCara Kombes Jeki Wujudkan Pemilu Damai dengan Ajak LAMR Pekanbaru Diskusi
Rombongan Kapolres disambut DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan beserta para Datuk pengurus LAMR Kota Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaKPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu
Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya