Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ingin membuat keseimbangan dalam pembangunan di Jawa Timur. Tujuannya agar terjadi pemerataan pembangunan di semua wilayah.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, di depan Sekjen PUPR Anitra Firmanti berharap, bisa segera menuntaskan pembangunan seluruh jalan tol yang ada di Jawa Timur. Selain itu, juga ingin memperkuat pelabuhan. Tidak hanya Tanjung Perak Surabaya saja, tetapi juga ingin di daerah timur, seperti Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi yang bisa dikembangkan dengan baik.

Dikatakan Gus Ipul, keinginan Pemprov Jawa Timur itu dalam rangka mengurangi biaya logistik. Karena ternyata, kata dia, kirim barang ke Makassar jauh lebih murah ke Singapura. Selain itu, berlabuh di Surabaya, ternyata lebih mahal daripada berlabuh di Probolinggo.

"Selain itu, juga Bandara Juanda akan terus dikembangkan, dengan didukung oleh Kementerian PUPR untuk penyelesaian dan percepatan penambahan landasan," terang Gus Ipul di acara pembukaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Hotel Mercure Jl Raya Darmo Surabaya, Selasa malam (14/3) kemarin.

Jawa Timur, lanjut dia, juga mendapat dukungan menangani irigrasi, dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Apalagi di provinsi ini, merupakan basis pertanian nasional. Maka air irigasi menjadi prioritas.

"Pembangunan beberapa bendungan dalam rangka memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk pertanian, tapi juga air baku bagi masyarakat. Misalnya, jika umbulan sudah jadi membantu masyarakat Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Akses air masih belum maksimal sekitar 70 persen," katanya.

"Jalan berlubang dan peningkatan kualitas jalan diperkirakan bisa tuntas selesai bulan depan, sehingga para pengemudi menjadi lebih nyaman, sekaligus menyongsong Idul Fitri keadaan lebih baik tidak seperti sekarang cuaca masih ekstrem," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Gus Ipul, konsultasi regional ini dirasakan sangat penting untuk membuat perencanaan akurat sehingga bisa diketahui tolok ukur keberhasilannya dengan mengutamakan skala prioritas.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa, NTB dan Bali dilaksanakan di Surabaya dan berlangsung tanggal 14 hingga 16 Maret. Ini merupakan Pra Konreg yang kedua, setelah menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera, Palembang, Sumatera Selatan pada 7 hingga 9 Maret lalu.

Selanjutnya, kata Gus Ipul, untuk seluruh provinsi yang ada di Kalimantan dan NTT akan dilaksanakan Pra Konreg ketiga di Kupang. Kemudian Pra Konreg keempat di Manado untuk provinsi di Sulawesi, Papua dan Maluku.

"Pra Konreg, merupakan proses untuk mendapatkan program pembangunan infrastruktur prioritas pada tahun anggaran 2018. Hal ini penting karena program-program pembangunan infrastruktur prioritas di Kementerian PUPR, telah dikembangkan sejak diterapkan pola pengembangan infrastruktur yang berbasis wilayah atau WPS (Wilayah Pengembangan Strategis)," ungkapnya.

Di seluruh Indonesia, masih kata Gus Ipul, dikelompokkan pada 35 WPS, yang mempunyai kawasan-kawasan menjadi pusat pertumbuhan. Yang perlu dianalisis, kebutuhan infrastrukturnya. Kemudian di rumuskan dalam masterplan untuk periode 10 tahun. "Selanjutnya dirinci menjadi development plan menjadi rencana pembangunan lima tahunan, tiga tahunan dan rencana tahunan," tandasnya.

Kepala Pusat Pemprogaman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur, Iwan Nurwanto sekaligus sebagai ketua panitia mengatakan, Pra Konreg yang diikuti 350 orang peserta yang terdiri dari Bappeda, PU, Balai Wilayah ini, diharapkan dapat mengidentifikasi awal isu-isu strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Tahun 2018, serta merencanakan aksi pencapaian output/ pekerjaan strategis dalam rumusan RPJMN.

Kemudian, dilanjutkan konsolidasi program Tahun 2018 antara Kementerian PUPR dengan Pemda melalui Dinas Bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. "Selain itu, mensinkronkan, mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur pada masing-masing wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Tahun 2018," tandas Iwan Nurwanto.