Merdeka.com - Menko Polhukam, Mahfud MD, memanggil empat institusi yakni Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan tersebut membahas mengenai Peraturan Presiden terkait langkah supervisi pada suatu kasus korupsi jika memang memenuhi syarat.

"Kami membahas Peraturan Presiden terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Mahfud usai gelar rapat terbatas dengan Kemenkum HAM, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, di Kantor Kemenko Polhukam, lewat siaran pers diterima, Rabu (2/9).

Mahfud menjelaskan, dalam peraturan itu disebutkan, KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Hal ini dilakukan dalam rangka supervisi.

"Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri," jelas Mahfud.

Mahfud merinci, KPK menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Mabes Polri dalam rangka supervisi.

Dia menambahkan, syarat ambil alih dilakukan ketika ada laporan mayarakat yang tidak ditindaklanjuti. Ataupun ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa dan membuat perkara yang berlarut.

"Itu sudah ada di undang-undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang bisa diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri," jelas Mahfud.

Lalu dalam kasus Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki, lanjut Mahfud, KPK bisa memberikan pandangan juga diundang kedua institusi untuk hadir dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani.

Sehingga KPK dapat menilai dari sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani, apakah sudah ditangani secara sudah proporsional atau harus diambil alih.

"Jadi kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ," ujar Mahfud.

Sebagai informasi, rapat dihadiri rapat dihadiri oleh, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham Prof. Widodo Ekatjahjana.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com