Merdeka.com - Anggota Tim Khusus (Timsus) Polri, Agus Saripul Hidayat menjelaskan soal kesimpulannya yang menyatakan tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin, pelanggaran pidana. Hal itu berkaitan dengan tindakan obstruction of justice kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Kesimpulan tindak pidana itu, berawal dari pertanyaan Tim Penasihat Hukum soal hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Agus yang menyebut Arif Rahman masuk dalam lingkup pelanggaran pidana, padahal dirinya sebagai anggota Timsus.

"BAP saudara halaman 12 nomor 12 jawaban saudara sampai kesimpulan terpenuhi unsur 221 (KUHP) itu tindak pidana bukan?" tanya salah satu tim Penasihat Hukum, Terdakwa Arif Rahman saat sidang di PN Jakarta Selatan, Jumat (2/12).

"Iya," jawab Agus membenarkan BAP tersebut.

"Kan bapak dalam rangka etik administrasi negara, tidak sampai ke tindak pidana. Kenapa sampai (menyimpulkan) ke tindak pidana?" tanya Tim Penasihat Hukum.

Agus menjawab kapasitasnya sebagai Anggota Timsus Polri yang terlibat dalam pengusutan dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir J.

Setelah ia mengusut pelanggaran etik dan hasil telah diserahkan kepada Divpropam Polri. Pada waktu sekitar bulan Agustus 2022, Agus diminta untuk memberi keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan obstruction of justice.

"Kami selesai kemudian diminta penyidik atas LP (Laporan Polisi) ini (Kasus obstruction of justice) dengan meminta sebagai saksi yang mengetahui soal operasional. Dengan Irwasum memerintahkan (menjadi) saksi kepada penyidik," kata Agus.

Saat pemeriksaan sebagai saksi, Agus menjelaskan kronologi kasus obstruction of justice dengan komparasi hasil penyelidikan etik yang dilakukan. Maka dia menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran pidana dari Arif Rahman.

"Kemudian ditanya, seperti yang ditanya Tim Penasihat Hukum ngapain ke ranah pidana. Ya yang menentukan itu kan dari cerita itu. Saya berpendapat sebagai anggota Polri ketika melihat ada anggota Polri yang mengamankan, mengganti, yang disebut barang bukti (di luar tupoksi)," kata Agus.

"Saya sebagai anggota Polri ketika ada melihat itu, sudah melihat, bahwa itu adalah tindak pidana," tambah dia.

Menurutnya, kesimpulan adanya tindak pidana itu dilakukan setelah melihat tindakan mengamankan, menyalin, lalu mengcopy, barang bukti berupa DVR CCTV yang dilakukan Arif Rahman.

"Menyampaikan pendapat itu dalam rangka apa?" tanya Tim Penasihat Hukum.

"Ketika saya tidak ditanya. Saya tidak akan menjawab. Ketika pertanyaannya tidak menanyakan kepada kami. Mungkin saya tidak akan menjawab itu (kesimpulan Pidana). Jadi karena ditanya (penyidik), ya kami menjawab," jelas Agus.

"Kan diawal itu anda menyimpulkan tindak etik, dan pemeriksaan yang saudara lakukan itu kan pidana?" tanya Tim Penasihat Hukum.

"Oleh itulah, maka kami sampaikan, saya hanya melaksanakan tugas sebagai Tim Khusus, dan kemudian baru ada perkara ini (Obstruction Of Justice). Bagaimana, ini (kasus Obstruction Of Justice ada) pada LP berkembang ini, setelah kami melaksanakan pemeriksaan khusus (pelanggaran etik)," terang Agus.