Merdeka.com - Kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo, Munathsir Mustaman menegaskan, kliennya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka SMS bernada ancaman dan dijerat dengan Pasal 29 juncto pasal 45B UU ITE. Unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan tidak terpenuhi. Karena itu dia menilai sejak awal laporan ini seharusnya ditolak oleh polisi. Selain itu, penetapan tersangka juga dinilai tidak tepat.

"Tapi dalam kasus ini tidak ada terpenuhi, itu sehingga kami menganggap sudah selayaknya laporan kemudian Sprindik (surat perintah penyidikan) dan penetapan tersangka terhadap Pak Hary Tanoe dibatalkan," tegas Munathsir Mustaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

Dia menjelaskan, dalam pasal tersebut tercantum bahwa ancaman kekerasan harus ada korban yang mengalami kerugian berupa fisik atau psikis yang terganggu. Jika mengalami kekerasan fisik, maka pelapor harus menyerahkan bukti visum. Sedangkan jika mengalami gangguan psikis maka harus menyertakan bukti surat dari ahli psikologi atas gangguan terhadap mental atau pikiran akibat dari ancaman.

"Tapi dalam LP (laporan polisi) ini kami sama sekali belum pernah melihat surat keterangan tersebut," katanya.

Dia menegaskan, bukti-bukti itu penting dan seharusnya disertakan sejak awal proses pelaporan di polisi. "Misalnya saya mengalami penganiayaan saya mau lapor polisi, polisi pasti minta yang namanya visum. Ada seseorang yang sering SMS atau telepon saya mengalami gangguan psikis saya harus minta ahli yang bersangkutan untuk dibuatkan suratnya baru saya bisa lapor," jelas Munathsir.

Dia melanjutkan, dalam laporan yang dibuat Yulianto, pihaknya tidak melihat adanya unsur kekerasan dan tekanan.