Merdeka.com - Kuasa Hukum pihak Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan ke publik dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua. Sebab, kejadian pemukulan pegawai KPK di Hotel Borobudur, buntut dari penyelidikan kasus dugaan korupsi.

"KPK harus jujur sebagai penegak hukum. KPK harus jujur menjelaskan secara terbuka dugaan tindak pidana apa yang saudara sedang selidiki terhadap Gubernur Papua," tegas Roy di Polda Metro Jaya, Senin (11/2).

Roy menjelaskan, sebelum kejadian, Gubernur Papua Lukas Enembe diundang ke kantor KPK untuk melakukan koordinasi, pada Jumat (1/2/). Koordinasi tersebut berkaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi bersama pejabat Gubernur.

"Pada hari Jumat (1/2) sebelum hari Sabtu (2/2), Gubernur Papua datang ke kantor KPK untuk koordinasi, dipanggil menghadap dalam kaitan komitmen pemberantasan korupsi bersama seluruh pejabat gubernur bawah, kenapa pada hari Sabtu mereka melakukan OTT terhadap Gubernur Papua?" tegasnya kembali.

Roy beranggapan lembaga antirasuah tengah berusaha merusak citra Gubernur Papua. "Inilah persoalan bangsa kita hari ini. Kita berharap bahwa penegakan hukum harus secara beradab tidak biadab. Jangan merusak pencitraan Gubernur Papua. Ini yang sedang dilakukan oleh pimpinan KPK," ucap Roy.

Terkait dengan munculnya dua penyelidik KPK di Hotel Borobudur Jakarta saat rapat Pemprov Papua, DPRD Papua, dengan Kemendagri, lantaran KPK menerima informasi dari masyarakat akan terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, dua penyelidik KPK pun langsung terjun ke lapangan hendak memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Nah proses itu yang perlu kami lakukan ketika kami mendapat informasi dari masyarakat, jadi tidak perlu khawatir kalau tidak melakukan korupsi, tidak perlu khawatir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, mengawasi kegiatan Pemprov bukan sebagai bentuk penghambatan pembangunan di tanah cendrawasih. hanya saja, imbuh dia, KPK akan bertindak jika dalam pelaksanaan pembangunan terdapat tindak pidana korupsi.

Dia menambahkan bahwa upaya KPK melakukan pencegahan di sejumlah daerah, termasuk di Papua dilakukan secara serius. Pencegahan juga dilakukan di berbagai sektor.

"Pembangunan Papua penting bagi kita semua, agar dapat dinikmati oleh masyarakat di Papua. Namun, jika ada korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan atau kewenangan-kewenangan lain, maka menjadi kewajiban penegak hukum, termasuk KPK untuk menangani korupsi tersebut. KPK tidak akan toleran terhadap korupsi yang terjadi sepanjang terdapat bukti yang kuat," kata Febri beberapa waktu lalu.

Kendati membenarkan adanya kegiatan yang dilakukan KPK terhadap Pemerintah Papua, Febri menuturkan pihaknya belum bisa merilis dugaan kasus korupsi yang diduga terjadi di lingkup Provinsi Papua.