Kuasa hukum Komjen BG minta KPK tak recoki keputusan hakim

Senin, 16 Februari 2015 13:05 Reporter : Mohammad Yudha Prasetya
Kuasa hukum Komjen BG minta KPK tak recoki keputusan hakim Komjen Budi Gunawan. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Maqdir Ismail salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, mendesak KPK agar hari ini juga segera menindak lanjuti hasil putusan PN Jaksel, mengenai gugatan praperadilan yang dilayangkan pihaknya.

"Saya kira nggak ada batas waktu lagi, sekarang ini mereka harus eksekusi putusan pengadilan. Kalau mereka tidak eksekusi putusan pengadilan, berarti mereka melawan hukum. Mereka melanggar hasil putusan," kata Maqdir di PN Jaksel, Senin (16/2).

Namun, walaupun pihaknya sudah memenangkan gugatan praperadilan ini, secara pribadi dia masih menyayangkan keputusan hakim Sarpin Rizaldi, yang hanya menetapkan status ketidakberwenangan KPK dalam penetapan tersangka kliennya.

Padahal dirinya juga menginginkan agar pengadilan juga memutuskan apakah semua bukti awal yang diajukan KPK sudah dianggap memadai atau belum.

"Pengadilan tidak sampai mencoba meneliti dan melihat apakah bukti permulaan itu sudah cukup atau belum. Hanya dari sisi kewenangan dan hanya dianggap tidak berwenang saja sesuai dengan ketentuan pasal 11, dimana dinyatakan ini tidak berwenang sebagai salah satu keputusan. Saya kira itu yang penting," kata Maqdir.

"Meskipun terus terang untuk saya sendiri, seharusnya juga dipertimbangkan apakah dua alat bukti permulaan itu cukup atau tidak cukup. Ini yang sayangnya tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena hakim sudah menganggap tidak berwenang, ya sudah selesai begitu saja," katanya menambahkan.

Maqdir juga meminta agar KPK tak mencari-cari alasan lain, untuk bersikeras menetapkan kliennya sebagai tersangka. Hal itu dikatakannya saat menanggapi kabar, bahwa KPK masih memiliki bukti lain mengenai keterlibatan Budi Gunawan dalam dugaan korupsi yang menjeratnya.

"Ya silahkan, itu hak nya mereka. Tetapi paling tidak sudah bisa dibuktikan oleh pengadilan bahwa penetapan BG sebagai tersangka korupsi itu tidak sah oleh pengadilan," kata Maqdir.

Dirinya juga menegaskan, jika KPK bersikeras melakukan hal tersebut, maka hal itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi bangsa Indonesia.

"Saya kira tidak perlu lagi dicari-cari alasan lain, untuk menjadikan beliau tetap sebagai tersangka. Kan nggak ada gunanya. Tidak ada manfaat dan benefitnya untuk bangsa ini," kata Maqdir.

"Kita hanya ribut soal-soal teknis dimana cukup banyak hal yang tidak dipahami oleh orang banyak, dan oleh hanya ahli hukum saja, yang terkadang juga tidak konsisten," katanya. [ian]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini