Kuasa Hukum Curiga Soal Penetapan Tersangka Lukas Enembe, Singgung BIN dan Mendagri

Senin, 26 September 2022 00:08 Reporter : Bachtiarudin Alam
Kuasa Hukum Curiga Soal Penetapan Tersangka Lukas Enembe, Singgung BIN dan Mendagri Gubernur Papua Lukas Enembe. ©ANTARA/Hendrina Dian Kandipi

Merdeka.com - Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy menduga adanya agenda politik di balik penetapan Lukas sebagai tersangka kasus korupsi gratifikasi sebesar Rp1 miliar.

Stefanus Roy menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw.

Menurutnya kasus rasuah yang menjerat kliennya berawal dari isu pengelolaan dana beasiswa mahasiswa. Stefanus menceritakan bahwa saat itu kliennya dicegah maju mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Papua 2018-2023.

"Pertemuan tersebut berlangsung di rumah Dinas Kepala BIN (Budi Gunawan) yang difasilitasi oleh Kapolri (Tito Karnavian) dan BIN Daerah Papua (Brigjen Napoleon)," sebut Stefanus dalam keteranganya, Minggu (25/9).

Di mana dalam pertemuan itu, Budi Gunawan diduga menyodorkan surat pernyataan yang berisi enam kesepakatan, antara lain sepakat menerima Irjen Paulus Waterpauw sebagai wakil Gubernur untuk mendampingi Lukas Enembe di dalam kontestasi Pilkada 2018.

"Namun begitu rencana tersebut gagal, lantaran Paulus Waterpauw tidak mendapatkan dukungan partai politik," ucapnya.

Kegagalan jenderal bintang dua kala itu, lantaran koalisi partai saat waktu itu menginginkan Lukas Enembe dan Klemen Tinal melanjutkan kepemimpinan Papua pada periode tahun 2018-2023.

2 dari 4 halaman

Dugaan Kedua

Tidak berhenti di situ, Stefanus kembali melontarkan dugaan adanya peristiwa kedua soal upaya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lukas Enembe pada hari Sabtu (2/2/2019) di Hotel Borobudur Jakarta.

"Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua dan Kementerian Dalam Negeri. Materi pertemuan adalah menjelaskan substansi hasil evaluasi dari Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri," bebernya.

"Pertemuan tersebut merupakan pertemuan konsultasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemprov Papua. Dalam pertemuan tersebut salah seorang peserta pertemuan membawa 'tas ransel hitam' yang dicurigai KPK seolah olah dalam 'tas ransel hitam' tersebut berisi sejumlah uang untuk menyuap pejabat Kemendagri yang hadir pada waktu itu," lanjutnya.

Kemudian, Stefanus menjelaskan jika adanya tas ransel hitam ternyata tidak terbukti. Karena tas tersebut ketika dibuka hanya memperlihatkan dokumen-dokumen berupa kertas dan tidak terdapat uang di dalamnya.

"Lagi-lagi, institusi penegak hukum (KPK) berusaha mencari-cari kesalahan Gubernur LE, namun lagi-lagi tidak berhasil," sebutnya.

3 dari 4 halaman

Dugaan Ketiga

Berlanjut ke peristiwa ketiga terjadi saat adanya kekosongan jabatan selepas meninggalnya Wakil Gubernur Klemen Tinal. Di mana Tito Karnavian diduga memaksakan agar Komjen Pol Paulus Waterpauw mengisi posisi tersebut.

"Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2021 di Hotel Suni Abepura. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (Mendagri) dan Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala BKPM) datang khusus menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura," sebut Stefanus.

"Dengan agenda meminta secara khusus agar Gubernur Lukas Enembe dapat menerima Paulus Waterpauw menjadi Wakil Gubernur Papua menggantikan almarhum Klemen Tinal," sambungnya.

Atas permintaan itu Lukas Enembe, kata Stefanus, menyarankan kepada Tito Karnavian agar menyampaikan kepada Paulus Waterpauw untuk mengurus rekomendasi dari koalisi partai pengusung.

"Namun sampai dengan habisnya waktu masa penggantian Wakil Gubernur menurut undang-undang, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw ternyata tidak mendapatkan dukungan sembilan partai politik pengusung Gubernur Lukas Enembe," tuturnya.

Karena hal tersebut, Stefanus turut mempertanyakan mengapa Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Bahlil terlibat dalam mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua yang bukan merupakan menjadi tugas pokoknya sebagai Menteri.

"Apakah ini bukan merupakan keterlibatan Mendagri dan Menteri Investasi mengintervensi Gubernur Papua dengan target-target tertentu. Apakah Mendagri Tito Karnavian sedang menjalankan agenda politik oknum-oknum tertentu termasuk partai politik tertentu yang sedang berkuasa," terangnya.

Alhasil, Stefanus memunculkan sebagaimana rentetan kejadian dugaan digunakannya institusi penegak hukum (KPK) sebagai alat untuk mencapai kekuasaan politik tanpa melalui pemilu.

"Tujuan akhir dari itu, tentu ada upaya sistematis untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam Papua untuk kepentingan oknum-oknum di pemerintahan," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Terkait kasus yang menjerat Lukas Enembe, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa kasus tersebut murni kasus hukum.

Mahfud mengatakan bahwa penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua, dan bukan merupakan kasus politik.

"Saya tegaskan kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas Enembe diproses hukum," kata Mahfud yang dikutip dari Antara, Sabtu (24/9).

[cob]

Baca juga:
Kuasa Hukum Berdalih Lukas Enembe hanya Bisa Ditangani Dokter Singapura
Cerita Meja Judi Gubernur Papua Lukas Enembe
Tiga Kasino Mewah di Asia yang Jadi Tempat Main Judi Lukas Enembe
Mengintip Mewahnya Kasino Tempat Foya-Foya Lukas Enembe Diungkap MAKI
MAKI Desak KPK Telusuri Sumber Duit Dipakai Lukas Enembe 'Foya-Foya' di Kasino

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini