KSPI Tolak Komersialisasi Vaksin Covid-19

Jumat, 21 Mei 2021 09:35 Reporter : Intan Umbari Prihatin
KSPI Tolak Komersialisasi Vaksin Covid-19 Presiden KSPI Said Iqbal. ©2020 Liputan6.com/Tira Santia

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Namun KSPI menolak jika vaksin dilakukan berbayar lantaran akan terjadi komersialiasi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong, sekali pun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin)," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam pesan singkat, Jumat (21/5).

Iqbal menjelaskan kemampuan keuangan tiap-tiap perusahaan berbeda. Dia memperkirakan, jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10% dari total jumlah perusahaan di Indonesia atau dengan kata lain hanya 20% dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia yang perusahaannya mampu membayar vaksin gotong rotong tersebut. Sehingga kata dia, hampir 90% dari total jumlah perusahaan di seluruh Indonesia atau lebih dari 80% dari total jumlah pekerja di Indonesia, perusahaannya tidak mampu membayar vaksin gotong royong.

"Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya vaksi gotong royongnya. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan ikut bertanggungjawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang bagi buruh Indonesia," ujar dia.

Dia mengatakan, jumlah buruh di Indonesia sangat besar. Menurut data BPS 2020 jumlah buruh formal sekitar 56,4 juta orang. Sedangkan buruh informal sekitar 75 juta orang. Dengan demikian kata dia, total jumlah buruh di Indonesia ada sekitar 130 jutaan orang.

"Bayangkan dengan keluarganya, maka total jumlah buruh dan keluarganya mendekati angka 200-an juta orang," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Iqbal menekankan apakah perusahaan di Indonesia mampu membayar 200-an juta orang untuk mengikuti vaksin gotong royong. Jika kata dia harga vaksin gotong royong 800-an ribu.

"Kalau diitung 800-an dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan mencapai 104 triliun. Jadi ini hanya proyek lip service yang hanya manis di retorika atau pemanis bibir tetapi sulit diimplementasikan di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujungnya vaksin gotong royong hanya akan membebani buruh dari sisi pembiayaan,” tegasnya.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada pemerintah agar buruh tidak dijadikan uji coba vaksin. "Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh digratiskan," ujar dia.

Iqbal menilai jika pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin gotong royong, sebaiknya pemerintah menaikkan sedikit dan wajar nilai pajak badan perusahaan (PPH 25). Kemudian kata dia mengambil sebagian anggaran Kesehatan yang dalam UU Kesehatan besarnya adalah 5% dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan.

"KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung pemerintah. Karena sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program vaksinisasi Covid-19 ini adalah tanggung jawab negara," tandasnya.

Baca Selanjutnya: Perusahaan Dilarang Foto Gaji Karyawan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini