KSP Soal Kritik BEM UI ke Jokowi: Asal Kritiknya Bisa Dipertanggungjawabkan
Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral mengatakan, pemerintah tidak pernah antikritik, namun kritik menurutnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini terkait kritikan BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo yang menyebut Jokowi ‘The King of Lip Service’.
“Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons,” katanya pada wartawan, Senin (28/6).
Dia menyebut kritikan BEM UI seharusnya berdasarkan data dan fakta. Dengan adanya data, maka pihaknya dapat merespon dan berdiskusi.
“Ekspresi dari adek adek mahasiswa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data data, kita berdiskusi,” ujarnya.
Salah satu kritikan soal Jokowi kangen didemo, menurut Donny, pernyataan Jokowi tidak bisa digeneralisir bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu kangen semua jenis demo.
“Kalau soal demo, kita tidak bisa generalisir, harus dilihat satu persatu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. pada intinya pemerintah tidak anti kritik asal kritik tersebut sesuai data dan fakta dan kita meresponnya dengan data dan fakta juga,” pungkasnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaAnies mengakui data lahan Prabowo bersumber dari Jokowi saat debat Pilpres 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca SelengkapnyaBivitri dalam diskusi ini, menyebut kecurangan Pemilu dirasakan luar biasa.
Baca SelengkapnyaLaporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaPada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya