Merdeka.com - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro, menyayangkan rencana aksi demonstrasi menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPK). Presiden Joko Widodo, kata Juri, terbuka dan menghargai kritik dari berbagai pihak. Namun, ditegaskan kebijakan PPKM ini harus diambil untuk menurunkan penyebaran Covid-19.

"Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien," ujarnya, Sabtu (24/7).

Juri menuturkan, kebijakan PPKM dibarengi dengan usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian.

"Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako," ungkapnya.

Pemerintah juga membangun sistem yang memudahkan pasien Covid-19. Termasuk bagi yang menjalani isolasi mandiri dengan layanan telemedicine dan obat gratis.

Untuk itu, Juri mengingatkan untuk menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Aksi demonstrasi bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19 yang daya tularnya sangat cepat.

"Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi Covid-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh. Juga empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan, dan terhadap masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi," jelasnya.

Menurut Juri, kolaborasi dari semua pihak adalah kunci untuk bisa mengatasi masalah ini. Hal itu bisa dimulai dari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isoman.

"Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari Covid-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar seruan aksi turun ke jalan termuat di akun instagram @blokpolitikbelajar. Aksi diklaim akan dimulai Sabtu (24/7) selama beberapan hari di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.

Blok Politik Pelajar sendiri menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.

"Kemarahan warga akhirnya pecah. Warga akan turun ke jalan selama berhari-hari tanpa identitas, golongan, kelompok, maupun bendera, mereka yang turun ke jalan adalah warga yang muak dengan situasi saat ini. Mengacu pada metode aksi Be Water, aksi ini akan cair bekerja, segala bentuknya akan terus berkembang, tidak ada ketua, tidak ada aksi ini milik siapa, semua ini milik warga," tulis keterangan pada akun @blokpolitikbelajar.