KSP Klaim Pemerintah Terus Berupaya Tuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM
Merdeka.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis buku laporan capaian kinerja 2021 bertajuk "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021". Dalam laporan yang didominasi foto itu berisi berbagai capaian Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir, salah satunya terkait hak asasi manusia.
Laporan itu menyatakan bahwa pemerintah tidak berhenti mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Sesungguhnya, pemerintah tak pernah berhenti mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara bermartabat. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang tanpa ada yang terabaikan," demikian bunyi laporan yang dikutip, Selasa (20/10).
Sementara itu pemerintah pun sudah menyusun rencana aksi nasional HAM pada 2021-2025. Rencana itu pun sudah tertuang pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021.
"Lima tahun ke depan, Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sudah bisa dieksekusi," bunyi laporan itu.
Dalam laporan juga dijelaskan bahwa pemerintah akan terus memajukan HAM mulai dari perempuan, anak, penyandang disabilitas serta masyarat adat. "Pemajuan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat menjadi konsentrasi," akhir laporan.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenapa tidak memilih tanggal lain? Ini penjelasan lengkapnya.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBukan hanya manusia, ini sosok binatang paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa yang dimaksud?
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengapresiasi pencapaian diraih PKB di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnyasurat perbaikan terkait pengunduran diri Firli Bahuri dari Ketua KPK sedang diproses
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya