Merdeka.com - Kasus amblesnya Jembatan Kali Jompo, Jember, Jawa Timur, hingga menyebabkan sejumlah bangunan di sektiarnya ambruk terus memantik protes. Tidak hanya dari kalangan dewan, masyarakat biasa juga menyesalkan insiden ini.

Sikap protes dan kritik diwujudkan oleh puluhan orang yang menamakan diri Gerakan Reformasi Jember (GRJ) dengan turun ke jalan, Selasa (03/03). Mereka menilai bupati Jember, dr Faida lalai dan seharusnya bisa mencegah insiden tersebut.

Sebagai simbol kritik, massa menggelar aksi tabur bunga, dimulai dari titik amblesnya ruko di atas Jembatan Jompo yang ada di Jalan Sultan Agung, di kelurahan Jember Kidul, Kaliwates, Jember. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai jantung bisnis paling strategis di Kota Jember.

"Aksi Tabur Bunga ini sebagai simbol keprihatinan kami, karena bupati tidak mau mendengar saran kritikan berbagai pihak. Kasus Jompo ini bukan bencana, karena seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh bupati sejak lama. Masak harus nunggu ambruk dulu baru Pemkab bergerak," ujar Kustiono Musri, salah satu juru bicara GRJ saat berorasi.

Massa kemudian berjalan kaki (long march) hingga ke Pendopo Wahyawibawagraha yang merupakan rumah dinas dan tempat berkantor Bupati Jember.

Aksi berjalan tertib dan menarik perhatian masyarakat yang melintas. Massa juga memekikkan takbir dan selawat sepanjang perjalanan. Massa menilai, insiden ini tidak seharusnya terjadi jika Faida mau mendengarkan kritik dan masukan berbagai pihak sejak lama.

"Semua pihak sudah mengkritik dan kasih masukan ke Bupati, tapi tidak pernah mau didengar. Seharusnya ini sudah bisa diantisipasi, karena peringatan akan amblesnya ruko sudah disampaikan sejak tahun lalu," papar Kustiono.

Dalam catatan GRJ, selama beberapa waktu terakhir terjadi beberapa kasus ambrol atau rusaknya proyek yang menjadi tanggung jawab atau dikerjakan oleh Pemkab Jember. Di antaranya adalah kasus ambruknya SDN Keting 02 di Kecamatan Jombang serta gedung kantor Kecamatan Jenggawah. Kedua proyek tersebut ambruk saat sedang dikerjakan atau baru selesai dikerjakan. Proses penyelidikan dari dua insiden yang terjadi pada Desember 2019 itu, dilakukan oleh Polres Jember.

"Khusus untuk pertokoan di Jompo, warga sudah mengingatkan pemerintah sejak dua tahun lalu, karena pondasi bangunan sudah keropos. Kebetulan saya adalah salah satu Ketua RW di lingkungan tersebut. Tetapi laporan warga tidak pernah diperhatikan oleh bupati," ujar Kustiono.

Sebelumnya, 10 ruko yang ada di atas Jembatan Kali Jompo, ambles ke sungai pada Senin (02/03) sekitar pukul 04.00 WIB. Kasus ini menjadi sorotan tajam banyak pihak, karena pada akhir Maret 2019, DPRD Jember sebenarnya sudah mengingatkan Bupati Faida, agar segera merobohkan bangunan Ruko.

Peringatan yang sama juga sudah diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII. Dalam surat resmi bertanggal 04 Oktober 2019, BBPJN sudah meminta agar Pemkab Jember segera menjalankan rekomendasi pembagian tanggung jawab sesuai kesepakatan. Yakni Pemkab Jember merobohkan bangunan dengan jadwal pada November hingga Desember 2019. Selanjutnya pembangunan kembali jembatan akan dilakukan dengan berbagi tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemrpov Jatim. Pemerintah pusat sejak tahun lalu juga sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk perbaikan dan pembangunan kembali Jembatan Jompo yang dibangun sekitar tahun 1974 tersebut.

Kawasan pertokoan di Jompo melibatkan tiga lapis pemerintahan. Kompleks ruko merupakan milik Pemkab Jember yang disewakan kepada para pengusaha. Aliran sungai Kali Jompo menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim. Sedangkan aliran jalan raya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Belakangan, beberapa jam setelah insiden ambles, Pemkab Jember baru bergerak merobohkan sisa bangunan. Pemkab Jember juga menetapkan status bencana dan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan atas insiden ini.