Kritik Bupati Boltim Diminta Jadi Koreksi Pemerintah Terkait Distribusi Bansos

Senin, 27 April 2020 17:13 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Kritik Bupati Boltim Diminta Jadi Koreksi Pemerintah Terkait Distribusi Bansos Sehan Salim Lanjdar Mengamuk. ©2020 Merdeka.com/tangkapan layar video viral

Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk hingga mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat. Sementara warganya sudah kelaparan. Videonya viral di media sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kebijakan distribusi bansos melalui rekening langsung ke penerima cukup baik. Karena dengan demikian menghindari potensi korupsi.

"Bupati Boltim seharusnya memudahkan proses pembuatan rekening dan pendataan dengan benar," kata dia kepada merdeka.com, Senin (27/4).

Meskipun demikian, pemerintah pusat perlu memperhatikan keluhan Kepala Daerah terkait dengan tantangan yang muncul di daerahnya. Sebab, tiap daerah memiliki karakteristik masalah sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Untuk itu kekesalan bupati Boltim cukup disayangkan, meskipun memang dalam kondisi tertentu ada daerah yang tidak memungkinkan untuk pembuatan rekening, dalam hal ini perlu juga didengar keluhan bupati Boltim agar dapat mengambil kebijakan sendiri," ujar dia.

Karena itu, hal yang perlu diperbaiki ke depan yakni pengawasan penyaluran bansos. Juga koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan penanganan Covid-19.

"Selama pengawasan dilakukan dengan benar, maka tidak jadi persoalan. Pada level menteri, semestinya memahami kondisi tersebut," urai dia.

Dalam kondisi darurat seperti sekarang, lanjut Dedi, pemerintah pusat juga harus lebih mendengarkan masukan dari daerah. Sebab daerah merupakan garda terdepan dalam penyaluran bantuan sosial. "Terlebih dalam kondisi darurat, rujukan yang digunakan harusnya daerah, bukan Jakarta," jelasnya.

"Terutama tata kelola birokrasi pusat daerah, sehingga secara fungsi menteri dan kepala desa itu setara, meskipun dalam struktur berbeda jauh," tandasnya.

Baca juga:false
Mensos: Distribusi Bansos Corona Tahap I untuk Warga DKI Rampung 5 Mei
Mendes Sudah Kontak Bupati Boltim yang Marah-marah Karena BLT
Pendataan Penerima Bantuan Tidak Jelas, Warga Segel Kantor Kelurahan Sukahati Bogor
Bupati Boltim Tak Perlu Marahi Menteri, Ada 2 Aturan Hukum Untuk Gunakan Bansos
Amukan Bupati Boltim ke Menteri Agar Rakyat Tak Kelaparan
[gil]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini