Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Aspahani mengakui, proses pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014, jauh dari harapan. Bahkan, Pileg kali ini dinilai bobrok sudah dimulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Dikatakan, kebobrokan ini ditemukan di berbagai sektor. Mulai dari kurang validnya daftar pemilih tetap, tertukarnya logistik, kesalahan dan molornya waktu rekapitulasi perolehan suara, hingga dugaan penggelebungan suara.

Aspahani baru menyadari kondisi ini terjadi saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Sumsel. Banyak terjadi keberatan dari masing-masing saksi partai politik karena terjadi kejanggalan data yang dimiliki saksi dan data yang masuk ke KPU Sumsel.

Sebagai contoh, pihaknya diminta untuk membuka data DA1 yang seharusnya sudah tuntas di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK). Kesalahan data di PPK muncul akibat ketidakakuratan data di tingkat TPS. Terbukti, di beberapa daerah terdapat ketidakcocokan saat didata ulang. Akibatnya, dari tiga hari yang ditetapkan, harus molor hingga 7 hari.

"Kami akui, pileg kali ini jauh banyak kelemahan. Kami nilai, kelemahan ini memang sudah terjadi yang dimulai dari TPS. Ini baru diketahui pasti saat rekap di tingkat provinsi," ungkap Aspahani kepada merdeka.com, Rabu (30/4).

Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi kinerja komisioner KPU kabupaten/kota. Bisa saja, pihaknya memecat mereka jika terbukti melakukan pelanggaran. "Kami akan berdiskusi dengan KPU RI. Jika direkomendasikan, kami siap ganti komisioner KPU kabupaten/kota dengan yang lain," tegasnya.