KPU Sampang temukan PNS, anggota TNI dan Polri masuk partai politik
Merdeka.com - Hasil verifikasi berkas administrasi keanggotaan dan kepengurusan partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang, Jatim menemukan sejumlah fakta. Ada PNS, anggota TNI dan Polri aktif yang masuk partai politik.
"Ada juga yang memiliki keanggotaan parpol ganda. Misalnya, menjadi partai A tapi juga tercatat sebagai anggota di parpol B," kata Ketua KPU Sampang, Syamsul Arifin, Selasa kemarin. Dikutip dari Antara.
Sesuai dengan ketentuan, PNS, anggota TNI dan Polri tidak boleh berpolitik, menjadi anggota ataupun pengurus partai politik tertentu.
KPU mencocokkan data keanggotaan partai politik peserta pemilu melalui data kartu tanda anggota (KTA) parpol dengan e-KTP yang juga disetor ke KPU Sampang, dengan sistem informasi partai politik (sipol) dari KPU pusat.
"Dari pencocokan data-data itu, akhirnya ditemukan ada yang TNI/Polri, PNS dan ada data keanggotaan ganda," katanya.
Hingga saat ini, ia belum memastikan jumlah total data keanggotaan ganda itu, karena proses verfikasi penelitian berkas administrasi hingga kini masih berlangsung.
Setelah dilakukan penelitian administrasi, selanjutnya KPU setempat akan memberikan kesempatan terhadap parpol untuk melakukan perbaikan terkait dengan temuan data ganda tersebut.
"Parpol yang datanya bermasalah masih bisa diperbaiki, kemudian diserahkan lagi kepada kami," katanya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelapor dugaan PHPU dapat meregister perkaranya dalam kurun waktu 3X24 jam terhitung dari KPU merilis hasil putusan pemilu.
Baca SelengkapnyaSatgas gabungan TNI/Polri berhasil lumpuhkan 3 anggota KKB Papua. Berikut informasi selengkapnya.
Baca SelengkapnyaKPU mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
Baca SelengkapnyaPernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaJukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaNamun karena ada 1 wilayah yaitu Kuala Lumpur yang harus dilakukan PSU sehingga suara pemilihan di luar negeri belum bisa disebut 100 persen
Baca SelengkapnyaKPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.
Baca Selengkapnya