Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif. Pembacaan putusan dimulai sejak Selasa hingga Jumat.

Hari pertama, MK memutus 67 perkara dari total 260 gugatan. Sidang termin pertama dimulai pukul 08.00 - 13.00 WIB dengan 33 nomor perkara diputus hakim.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengaku puas pada sidang putusan termin pertama. Hal ini dikarenakan perkara tersebut banyak ditolak atau digugurkan oleh sembilan hakim konstitusi.

"Untuk sesi pertama Alhamdulillah banyak (permohonan) yang ditolak atau gugur," ujar Ilham saat jeda istirahat sidang putusan termin pertama, Jakarta, Selasa (6/8).

Ia meyakini bukti yang diajukan oleh KPU mampu mematahkan gugatan pemohon, sehingga mahkamah mempertimbangkan menolak atau menggugurkan perkara.

"Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti kita apa yang sudah sesuai," tandasnya.

Contoh gugatan perkara yang dinyatakan gugur oleh mahkamah adalah permohonan Partai Berkarya. Di termin pertama, partai besutan Mandala Hutomo Putro itu mengajukan gugatan perkara untuk tiga provinsi.

Provinsi Riau dengan nomor perkara 212-07-04PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor perkara 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor perkara 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Gugatan itu dinyatakan gugur oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi karena partai itu dianggap tidak serius mengajukan perkara. Ditandai dengan tidak memenuhi panggilan mahkamah untuk menghadiri sidang.

"Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meski pemohon dipanggil secara sah dan patut oleh panitera maka menurut Mahkamah, pemohon tidak sungguh-sungguh melanjutkan perkara dan untuk itu harus dinyatakan gugur permohonan pemohon aquo," ucap Ketua Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan permohonan Partai Berkarya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum sebelumnya telah menjawab permohonan Partai Berkarya, khususnya Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua KPU, Arief Budiman menuturkan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan pemohon karena tidak memuat posita dan petitum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," ujar Arief.