Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU Pastikan Anggaran Pemilu 2024 Tak Naik Drastis Imbas 3 Provinsi Baru di Papua

KPU Pastikan Anggaran Pemilu 2024 Tak Naik Drastis Imbas 3 Provinsi Baru di Papua Ketua KPU RI Hasyim Asyari. ©2022 Merdeka.com/M Radityo

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menilai jika anggaran pemilu yang telah dirancang tidak akan mengubah biaya pemilu secara signifikan. Meski saat ini telah ada tiga provinsi baru di Papua.

Sekedar informasi jika pada Pemilu 2024 nanti, total provinsi di Indonesia akan bertambah dari 34 menjadi 37 menyusul hadirnya tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua yakni, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Engak (naik drastis). Tetapkan basisnya pemilih, pemilihnya kan tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi ini," kata Hasyim di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (6/7) kemarin.

Pasalnya, Hasyim memandang walaupun ada penambahan provinsi di Papua. Dampak untuk persiapan pemilu, khususnya untuk sarana prasarananya tak akan ada perubahan yang signifikan.

"TPS-nya kalau jumlah pemiliknya segitu juga, jumlah juga tidak bertambah. Hanya saja tata kelolanya yang semula dikelola provinsi ini digeser dikelola menjadi provinsi itu," terangnya

Pasalnya, lanjut dia, fasilitas seperti gedung di provinsi baru itu bisa memakai fasilitas yang sudah ada dulu. Karena, dia mengatakan meski ada pemekaran provinsi, tetapi tidak akan mengubah data pemilih.

"Kantor kan bisa pinjam pakai. Tidak terlalu ini. KPU kabupaten/kota kan tetap, jumlah kabupaten/kota tetap. Kalau seandainya diperlukan KPU provinsi kan jumlah pemilih jumlah TPS," tuturnya.

"Jadi jangan berpikir untuk mengetahui biaya tuh perkembangan jumlah pemilih dan TPS, lain-lain nggak terlalu signifikan," lanjut dia.

Adapun terkait anggaran nanti saat Pemilu 2024, Hasyim mengatakan pihaknya masih membahasnya dengan Kementerian Keuangan. Dia menyebut selama undang-undang provinsi baru belum disahkan, pihaknya belum dapat merincikan anggaran.

"Kita bicarakan terus dengan Kementerian Keuangan. Belum (merinci) undang-undang saja belum jadi, undang-undang itu jadi kalau sudah diundangkan," tukas dia

Anggaran Yang Dibutuhkan KPU

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan anggaran Rp8,06 Triliun untuk kebutuhan Pemilu 2024. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menjelaskan soal rincian anggaran berdasarkan yang dihitung Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Organisasi, Umum dan Rumah Tangga KPU.

"Anggaran Rp8,06 T akan dialokasikan untuk KPU (Pusat): Rp0,9 T, KPU Provinsi (34 Satuan Kerja/Satker) Rp 1,3 T dan KPU Kab/Kota (514 Satker) Rp 5,7 T," tulis Yulianto dalam keterangan pers diterima, Minggu (19/6/2022).

Sementara dana yang sudah teralokasi pada DIPA KPU Tahun 2022 sebesar Rp2,4 triliun. Artinya, KPU masih memiliki kekurangan sebesar Rp 5,6 triliun.

"Kekurangan anggaran KPU tersebut telah dibahas dalam berbagai RDP dan Konsinyering dengan Komisi 2 DPR RI dan prinsipnya disetujui," jelas Yulianto.

Yulianto menjelaskan penyebab anggaran belum teralokasi sepenuhnya. Sebab Kementerian Keuangan masih menunggu penetapan tahapan Pemilu (PKPU Tahapan).

Dia meyakini, setelah penetapan PKPU No. 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 rampung, Kemenkeu akan membahas kekurangan anggaran tersebut.

KPU juga tengah melakukan langkah untuk penambahan anggaran adalah melalui sejumlah cara. Pertama, permintaan anggaran tambahan TA 2022 kepada Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan dari Komisi 2 dan Banggar DPR.

Kedua, apabila disetujui maka dilakukan pembahasan/penelaahan antara Setjen KPU dan Dirjen Anggaran (DJA) terhadap detail anggaran tambahan.

"Hasil penelaahan, akan dilakukan penambahan anggaran melalui anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) kepada DIPA KPU 2022," tutur dia.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU

4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU

KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
KPU Selesaikan Rekapitulasi Pemilu 2024 di 32 Provinsi, Ini Hasilnya

KPU Selesaikan Rekapitulasi Pemilu 2024 di 32 Provinsi, Ini Hasilnya

Dengan demikian rekapitulasi nasional hanya tinggal menyisakan enam provinsi.

Baca Selengkapnya
KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini

KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini

KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

Kini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.

Baca Selengkapnya
Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK

Baca Selengkapnya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya

KPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.

Baca Selengkapnya
KPU Lanjutkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di 5 Provinsi

KPU Lanjutkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di 5 Provinsi

Setidaknya rekapitulasi suara sudah dilakukan untuk 21 provinsi lainnya.

Baca Selengkapnya
Hasil Pilpres Jabar: Prabowo Unggul Nyaris 6 Juta Suara dari Anies, Ganjar Jauh di Bawah

Hasil Pilpres Jabar: Prabowo Unggul Nyaris 6 Juta Suara dari Anies, Ganjar Jauh di Bawah

Pada agenda kali ini, KPU akan membacakan hasil rekapitulasi suara di empat provinsi yang tersisa.

Baca Selengkapnya
Sebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai

Sebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai

Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.

Baca Selengkapnya