Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, baru ada 12 daerah yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020. Dia pun meminta agar daerah lain segera menyelesaikan rapat terkait penandatanganan NPHD karena paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

"Kami berharap kabupaten kota dan provinsi bisa segera melakukan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah setempat," ujar Arief di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Arief, KPUD akan memberikan tenggat waktu kepada pihak yang tak kunjung menandatangani NPHD hingga tanggal telah ditentukan KPU. Arief menegaskan, penyusunan anggaran harus dipercepat lantaran tahapan-tahapan menuju Pilkada 2020 sudah mulai dilakukan dari tahun 2019 ini.

"Tanggal 1 Oktober harus ada komitmen kapan pembahasan itu diselesaikan. Karena di tahun 2019 itu sudah ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota, dan itu enggak mungkin tanpa dukungan anggaran," kata dia.

"Jadi kami minta itu mudah-mudahan, tapi 1 Oktober nanti kita akan lakukan evaluasi dulu ya. Berapa banyak yang sudah selesai, yang belum selesai itu sudah sampai tahap apa," ujar dia.

Arief menjelaskan, pihak Kementerian Dalam Negeri pun mendukung penuh upaya persiapan KPU dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2020. Khususnya dari Mendagri, Tjahjo Kumolo.

"Menteri Dalam Negeri Pak Tjahjo tadi juga mengatakan kami dukung sepenuhnya apa yang sedang dilaksanakan oleh KPU dengan cara selalu berkomunikasi intensif dengan pemerintah daerah di 270 daerah itu," ungkap Arief.

Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran Pilkada 2020. "Ya yang pertama permintaan KPU dan KPUD mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum teken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," ujar Tjahjo.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat