KPU: Energi Bangsa Telah Dikeluarkan Untuk Pilkada, Sudah Habis Rp 1 Triliun

Rabu, 29 Juli 2020 19:35 Reporter : Rifa Yusya Adilah
KPU: Energi Bangsa Telah Dikeluarkan Untuk Pilkada, Sudah Habis Rp 1 Triliun Ketua KPU Arief Budiman. ©2018 Merdeka.com

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, Pilkada Serentak 2020 tetap akan dilaksanakan tahun ini meski jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah.

Arief membeberkan KPU sudah menghabiskan dana sekitar Rp 1 triliun untuk menyiapkan Pilkada serentak tahun ini. Sehingga, dia menilai, Pilkada harus tetap dilanjutkan agar dana dan juga energi yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia.

"Energi bangsa ini sudah dikeluarkan terlalu besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini. Kalau dihitung, sudah habis sekitar Rp1 triliun, " katanya dalam diskusi virtual 'Pilkada Sehat 2020, Apa Syaratnya?', Rabu (29/7).

Sebelum memutuskan untuk melaksanakan Pilkada pada akhir tahun ini, KPU sudah melakukan sosialisasi pemungutan suara yang sebelumnya akan digelar pada 23 September 2020.

Karena ditunda ke Desember, Arief merasa sosialisasi yang banyak menghabiskan dana dan energi itu sia-sia. Ia tidak ingin energi dan juga dana yang akan dikeluarkan ini kembali sia-sia.

"Pertama untuk menyelenggarakan tanggal 23 September 2020, kita menetapkan itu tahapan sudah berjalan. Kalau dihitung, sudah habis sekitar Rp 1 triliun seluruh Indonesia, kemudian kita lakukan penundaan ke 9 Desember," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Sejak 15 Juni kemarin, tahapan pra pencoblosan memang sudah mulai dilaksanakan. Seperti verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah hingga pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih.

"Untuk 9 Desember yang sudah kita tetapkan, tahapannya sudah berjalan untuk verifikasi faktual, coklit. Berapa banyak energi yang sudah kita keluarkan untuk itu?" tegas Arief

Dia mengajak penyelenggara Pemilu dan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan saat Pilkada nanti. Sehingga energi dan dana yang sudah KPU keluarkan tidak sia-sia.

KPU juga telah menerbitkan regulasi terkait pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non alam Covid-19.

"Penting pertimbangan kita energi yang sudah dikeluarkan terlalu besar ini jangan sampai sia-sia. Supaya tidak sia-sia, bersama-sama menjadi tugas kita menjaga kesehatan dan keselamatan menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19," terangnya.

Selain itu, Arief menambahkan, tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus Corona berakhir. Memang sebelumnya, KPU memiliki opsi untuk menunda Pilkada pada tahun 2021, namun sepertinya penundaan tersebut bukan opsi yang baik. Lantaran, benar-benar tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Termasuk juga para ahli epidemiologi yang terang-terangan mengatakan bahwa akhir dari pandemi virus Corona tidak bisa diprediksi.

"Kalau ditunda, kita tidak ada yang bisa memprediksi tahun depan pandeminya hilang atau tidak. Kita tidak bisa memperkirakan," tutupnya.

[fik]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini