Merdeka.com - Koalisi Amankan Pemilu menilai penyelenggara pemilu masih memiliki tiga masalah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) menjelang Pemilu 2014 nanti. Masalah-masalah itu sudah ada sejak pasca-reformasi 1998. Artinya, sudah tiga kali pemilu tiga masalah ini belum diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Mochammad Afifuddin, mengungkapkan ketiga PR tersebut adalah; integritas penyelenggara pemilu, transparansi pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya.

"Ketiga masalah ini menjadi tantangan tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu dan pemilih dalam menyukseskan Pemilu 2014," kata Mochammad Afifuddin dalam acara diskusi "Menggugat Integritas Penyelenggara Pemilu" di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Dia menjelaskan, integritas menjadi PR utama dan harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Di mana, sejak munculnya masalah pengadaan kendaraan dinas baru dan bimbingan teknis (Bimtek) pemilu di luar negeri menjadi polemik integritas penyelenggara pemilu. "Dalam hal ini, memang tidak ada regulasi yang dilanggar," ujarnya.

Afifuddin melanjutkan, dalam upaya mendorong integritas proses maupun hasil pemilu nanti, penyelenggara pemilu perlu menyusun suatu standar kerja yang baik. "Hal ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan tugas utama kepemiluan serta sebagai bagian pembentukan sistem untuk mencegah suap," ungkapnya.

Sedangkan untuk masalah transparansi, Afifuddin menilai, penyelenggara pemilu harus menyiapkan infrastruktur keterbukaan informasi mulai dari regulasi, mekanisme dan unit pendukung. Sebab, institusi penyelenggara pemilu merupakan bagian dari institusi yang terikat dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Lambatnya respon dan pro-aktifnya pihak KPU atas permohonan informasi seperti khusus dan kampanye para peserta pemilu menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat sipil," ujarnya menegaskan.

Menurut dia, bagian terakhir dan terpenting dari pemilu adalah mendorong partisipasi masyarakat di setiap prosesnya. Dia mencontohkan, adanya fenomena institusionalisasi partisipasi masyarakat melalui program 'Relawan Demokrasi' dan 'Gerakan Nasional Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu bagi Pemilu Pemula' berbanding terbalik dengan kinerja penyelenggara pemilu saat ini.

"Dana yang digunakan untuk program-program ini sebenarnya dapat berfungsi lebih efektif dalam penyelenggaraan pemilu," terangnya.