Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan membenarkan, ada 116 pemilih atau warga di Pulau Bali yang tercatat telah meninggal dunia dan memiliki akta kematian, namun dari hasil verifikasi lapangan ternyata masih hidup.

Lidartawan mengatakan, penemuan itu setelah KPU Kabupaten dan Kota di Bali melakukan verifikasi dan menemukan 116 pemilih yang telah meninggal dunia rupanya masih hidup.

"Itu (ditemukan) di KPU Kabupaten dan Kota karena dia yang punya massa. Kita kan di (KPU) Bali tidak mungkin (menemukan). Jadi, mereka yang melakukan verifikasi faktual terhadap data yang diturunkan KPU RI, yang ternyata sudah meninggal, diceks da kroscek ternyata masih hidup," kata dia, saat dihubungi, Sabtu (10/9).

Sementara, berdasarkan hasil rekapitulasi hingga Jumat (9/9), temuan 116 warga di daftar pemilih yang masih hidup itu itu ada di empat kabupaten di Bali dan terbanyak di Kabupaten Badung, Bali. Catatannya, di kabupaten Badung sebanyak 90 orang, kemudian di kabupaten Bangli 24 orang, kabupaten Tabanan 1 orang, dan Karangasem 1 orang.

Sementara, di kabupaten dan kota lainnya belum ditemukan. Tetapi, pihaknya akan tetap melakukan penelusuran apakah masih ada data pemilih yang dipalsukan.

"Paling banyak, di Kabupaten Badung. Ini, masih jalan (pengecekan) sampai akhir September ini," imbuhnya.

Sementara, untuk saat ini 116 data pemilih yang tercatat meninggal dunia akan kembali dipulihkan. Sehingga, nanti para warga tersebut bisa memenuhi syarat untuk memilih.

Selain itu, pihaknya juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari Kabupaten dan provinsi untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Nanti (pemilih) yang masih hidup kita akan kembalikan lagi untuk memenuhi syarat di data pemilih. Kita akan masukkan ke daftar pemilih, namun sebenarnya Dukcapil yang harus menindaklanjuti kenapa ini bisa terjadi," ujarnya.

"Apa yang terus harus dilakukan dengan akte yang sudah keluar tapi orangnya masih hidup. Mereka (Dukcapil) yang tau bagaimana menindaklanjuti yang itu. Kalau kami kan menemukan saja dan memasukkan kembali ke daftar pemilih. Kenapa, bisa terjadi itu mereka yang tau prosedur pengeluaran akte itu," ujarnya.