Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz mengatakan, aturan memperbolehkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020 bersifat belum final. Sebab, aturan tersebut tertuang dalam UU Pilkada sebelumnya dan saat ini akan direvisi KPU.

"Aturan terkait itu, merupakan aturan yang tertuang dalam UU Pilkada sebelumnya, dan baru kita ingin ajukan untuk revisi. Jadi itu belum final dan bahan yang masih akan kita sempurnakan," katanya dalam diskusi virtual, Sabtu (19/9).

Menurutnya, tiap PKPU yang dibuat KPU periode saat ini atas masukan masyarakat dan menjadi pertimbangan. Salah satunya kegiatan konser musik. Dia bilang, konser musik saat kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi juga jangan disamakan dengan konser musik biasa atau secara langsung.

"Kita ketahui pada awal pandemi, Mas Didi Kempot itu melakukan konser musik daring itu kan juga bisa. Jadi kerangkanya adalah terkait PKPU disaat pandemi Covid-19 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan itu dilaksanakan secara daring. Termasuk diantaranya konser musik," jelasnya.

Poinnya, kata dia, adalah PKPU terkait konser musik belum final. Artinya, KPU masih melakukan harmonisasi peraturan tersebut dan saat ini masih dalam rancangan.

Viryan menambahkan, pada PKPU nomor 6 sudah disebutkan semua hal yang terkait dengan kegiatan yang berpotensi melanggar protokol Covid-19 dan menimbulkan kerumunan tidak dimungkinkan. Semuanya dilakukan daring.

"Sebenarnya sudah ada peraturan secara umum terkait hal itu, kami juga akan mempertimbangkan masukan masyarakat, tidak hanya konser musik, kan ada juga jalan sehat, rapat umum nah kita juga memperhatikan masukan dari masyarakat," tandasnya.