KPK Usut Penukaran Mata Uang Asing oleh Rachmat Effendi Terkait TPPU

Selasa, 12 April 2022 11:59 Reporter : Henny Rachma Sari
KPK Usut Penukaran Mata Uang Asing oleh Rachmat Effendi Terkait TPPU Pemeriksaan Perdana Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. ©2022 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut adanya penukaran uang asing oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE). Pengusutan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pendalaman tersebut dilakukan KPK dengan memeriksa Peter Soeganda selaku Marketing BIT Money Changer Mall Metropolitan Bekasi di Gedung KPK Jakarta, Senin (11/4), sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU di Pemkot Bekasi dengan tersangka Rahmat Effendi.

"Hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan adanya penukaran sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing oleh tersangka RE melalui beberapa orang kepercayaannya," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (12/4) seperti dikutip Antara.

KPK juga telah memeriksa saksi Heri Subroto dari BPJS Ketenagakerjaan Bekasi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU tersebut.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk tersangka RE dari beberapa pihak," tambahnya.

Sementara itu, dua saksi lain tidak menghadiri panggilan tim penyidik, yakni Direktur Summarecon Agung Oon Nusihono dan Kepala Cabang Bank BJB Bekasi Ahmad Faisal.

"Telah mengonfirmasi pada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan ulang," tukasnya.

Senin (4/4), KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Penetapan tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, yang juga menjerat Rahmat Effendi sebagai tersangka.

Setelah mengumpulkan berbagai alat bukti dari pemeriksaan sejumlah saksi, tim penyidik KPK menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Rahmat Effendi sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU.

KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Pada Kamis (6/1), KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, yang terdiri atas lima penerima suap dan empat pemberi suap.

Lima tersangka penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Sementara empat tersangka selaku pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). [rhm]

Baca juga:
Rahmat Effendy Diduga Bangun Glamping Mewah Hasil 'Memalak' Camat dan ASN
KPK Duga Rahmat Effendi Tarik Uang Camat-ASN di Bekasi untuk Bangun "Glamping"
Rahmat Effendi Diduga Investasi Pakai Uang Hasil Memalak ASN Pemkot Bekasi
Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi
KPK Terus Telusuri Aliran Dana Suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini