Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, ada 500 lebih jumlah penyelenggara negara yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK. Dia menyebut, LHKPN merupakan bentuk kontrol KPK terhadap pejabat negara.

"Karena salah satu kontrol kita adalah melalui LHKPN. Itu Kita efektifkan lagi. Setiap tahun kita memang melakukan pemeriksaan. Anda bisa bayangkan lebih dari hampir 500 ribu, penyelenggara negara yang wajib lapor," kata Firli di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3).

Firli menuturkan, hingga saat ini sudah 53 persen pejabat negara dari eksekutif yang melaporkan LHKPN nya kepada KPK. Sedangkan, dari legislatif baru mencapai 38 persen.

"Yang cukup menggembirakan LHKPN yang sudah melaporkan diri itu adalah dari kalangan Yudikatif mencapai 94,8 persen," ungkapnya.

Firli memberi tenggat waktu hingga 31 Maret 2023 untuk pejabat negara menyampaikan LHKPN nye ke KPK. Firli memastikan, setiap LHKPN yang masuk KPK dipelajari dan analisa.

"Setiap LHKPN yang masuk KPK kita analisa, pelajari, tentu kita ikuti bagaimana sesungguhnya fakta di lapangan dan KPK sudah mengajukan saran cukup strategis terkait dengan supaya penyelenggara jujur memberikan LHKPN," tutur Firli.