Merdeka.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali gelar sidang praperadilan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, terkait kasus dugaan suap rekomendasi kuota distribusi gula impor di Sumatera Barat, Rabu (26/10).

Pantauan merdeka.com, sidang dipimpin oleh hakim tunggal I Wayan Karya di ruang sidang utama. Persidangan beragendakan jawaban dari pihak termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang dimulai pukul 10.00 WIB.

"Terhadap dalil pemohon yang menetapkan pemohon tidak sebagai tersangka, kami merasa dalil tersebut tidak jelas," ucap salah satu anggota KPK Indra Mantong Batti, saat membacakan jawaban termohon dalam perkara permohonan praperadilan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (26/10).

Selain itu, pihaknya telah mengeluarkan Surat Perintah penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik-66/01/09/2016 pada tanggal 17 September 2016 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka.

"Artinya, pemohon memfokuskan diri pada isu dan permasalahan terkait Surat Perintah Penyidikan dan tindakan-tindakan lainnya yang menyertainya atau sesudah diterbitkannya Surat Perintah penyidikan tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, dalil-dalil dari pihak Irman Gusman yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan.

"Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang disampaikan sebagai alasan permohonan Praperadilan bertentangan satu sama lain, sehingga merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan, tidak jelas dan kabur," papar Indra.

Oleh sebab itu, pihaknya menolak dalil-dalil yang telah disebutkan tim kuasa hukum Irman Gusman.

"Sudah jelas bahwa dalil-dalil Pemohon adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas. Sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," jelasnya.

Sebelumnya, pemohon yakni Irman Gusman meminta hakim pada sidang praperadilan tersebut untuk mengabulkan seluruh permohonannya, terutama mengenai tidak sahnya penetapan sebagai tersangka dan tidak sahnya penangkapan serta tidak sahnya penyidikan terhadap diri pemohon. Total, pokok permohonan (petitum) dari permohonan pemohon tersebut ada 11 pokok.

"Menyatakan penyidikan oleh termohon dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap tim kuasa hukum Irman Gusman, Fachmi di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (25/10).